Latar Belakang

Permasalahan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan (kota-kota besar). Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan angka putus sekolah diberbagai tingkat pendidikan, menurunnya kesempatan kerja dan maraknya berbagai konflik sosial dan politik yang muncul diberbagai daerah. Keadaan ini diperparah karena bertepatan dengan terjadinya masa transisi dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi ke desentralisasi dan era perdagangan bebas (Afta).

Sebagaimana layaknya suatu masa transisi, maka terdapat kekurangan-kekurangan yang membutuhkan waktu untuk memperbaikinya. Keadaan ini membuat sebagian masyarakat limbung  dan berusaha untuk survive dengan cara seadanya seperti antara lain mengemis, mencuri, memalak, menodong, melacur, mengekploitasi anak dan perempuan untuk tujuan seks dan lain-lain ,hal itu merupakan  cara mencari nafkah yang melanggar hukum dan norma-norma sosial serta agama.  

Dampak dari meningkatnya Gelandangan dan Pengemis adalah munculnya ketidak teraturan sosial (Social Disorder ) yang ditandai dengan kesemrawutan, ketidak-nyamanan, ketidak-tertiban serta mengganggu keindahan kota. Padahal disisi lain mereka adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga mereka perlu diberikan perhatian yang sama untuk mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak.

Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat  melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial , baik dengan sistem panti maupun non panti, namun belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena besaran permasalahan yang tidak seimbang dengan jangkaun pelayanan, keterbatasan SDM, dana, sarana dan prasarana. Disamping itu, dampak dari pemberlakuan Otonomi Daerah menimbulkan keragaman persepsi dan upaya dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Gepeng.

Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Departemen Sosial yang memberikan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang meliputi : pembinaan fisik, mental, sosial, mengubah sikap dan tingkah laku, pelatihan keterampilan dan resosialisasi, serta pembinaan lanjut bagi penyandang masalah gelandangan dan pengemis agar mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.Tujuan dari PSBK Pangudi Luhur Bekasi adalah Terbina dan berkembangnya tata kehidupan dan penghidupan sosial bagi gelandangan dan pengemis yang meliputi pulihnya kembali rasa harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial, serta mau dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat.

 

GAMBARAN UMUM PANTI SOSIAL BINA KARYA “PANGUDI LUHUR” BEKASI

Sejarah  Singkat Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi

Pada Tanggal 4 Oktober 1961 didirikan Komado Penampungan Pendidikan dan Penyaluran Tuna Karya, seluruh Jawa di Bekasi, kemudian berubah pada Tahun 1974 menjadi Panti Rehabilitasi Tuna Karya, tahun 1987 tercetus ide Menteri Sosial RI (Nani Sudarsono) yang dinamakan LIPOSOS, berubah lagi pada tanggal 1 November 1989 menjadi Panti Rehabilitasi Gelandangan Pengemis dan Orang Terlantar (PRPGOT) dibawah naungan Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa Barat. Keluar lagi Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. 14/HUK/KEP/1994 tentang Penamaan UPT Pusat/Panti/Sasana berubah menjadi Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi sampai saat ini.

Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI sesuai Kepmensos RI No. 59/HUK/2003. Yang  mempunyai tugas Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Gelandangan dan Pengemis yang bersifat preverentif, kuratif, rehabilitasi, promotif dalam bentuk resosialisasi serta bimbingan lanjut bagi para gelandangan, pengemis, dan orang terlantar agar mampu mandiri berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

Kedudukan PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi

Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi   merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Sosial RI  dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial  yang melaksanakan tugasnya berlandaskan peraturan perundang-undangan, antara lain :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004.
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
  7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor: 66/HUK/2000 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial.
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi di Lingkungan Instansi Pemerintah.
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
  11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial dilingkungan Departemen Sosial RI.
  13. Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia dan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: SKB.102/MEN/1993; 49/HUK/1993 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Yang Dikaitkan Dengan Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

 

Struktur Organisasi Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi

BerdasarkanPeraturanMenteriSosialRepublik Indonesia Nomor: 106/HUK/2009 tentang Organisasidan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial RI, maka struktur organisasi Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi adalah sebagai berikut:

 

.....................................................

 

Tugas Pokok PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial RI, tugas pokok dan fungsi Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi adalah sebagai berikut :

Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetqahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi, bimbingan lanjut bagi para gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan (Pasal 21)

 

Fungsi PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi

  1. Penyusun rencana dan program, evaluasi dan laporan.
  2. Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnose sosial dan perawatan.
  3. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan mental, fisik dan keterampilan.
  4. Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut.
  5. Pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi dan rujukan.
  6. Pelaksanaan pusat model pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.
  7. Pelaksanaan urusan tata usaha.

 

Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi, terdiri dari :

  1. Subbagian Tata Usaha
  2. Seksi Program dan Advokasi Sosial
  3. Seksi Rehabilitasi Sosial.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

Sumber Daya Manusia ( Human Resources )

Kekuatan personil PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi Tahun 2017 per tanggal 7 Mei 2017terdiri dari:

Pegawai PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi  berjumlah 51 orang terdiri dari:

  1. Pejabat Struktural                 :  4 orang
  2. Pejabat Fungsional               : 20 orang (Pekerja Sosial: 15 orang, Perawat : 3 orang, Arsiparis : 1 orang, Pranata Komputer : 1 orang)
  3. Pelaksana                              : 27 orang

 

Data Honorer PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi berjumlah 16 orang terdiri dari:

  1. Petugas keamanan                   :  4 orang
  2. Dokter                                     :  2 orang
  3. Petugas kebersihan                  :  7 orang
  4. Pramu Bhakti                          :  2 orang
  5. Sopir                                        :  1 orang

 

Sarana Prasarana

Sedangkan sarana prasarana yang dimiliki oleh Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi, yang terdiri dari :

  1. Luas tanah                                          :  15.616 m2
  2. Kantor                                                :          2 unit
  3. Gedung Pertemuan                             :          1 unit
  4. Gudang                                               :          1 unit
  5. Poliklinik                                            :          1 unit
  6. Pondok Asrama                                  :        34 unit
  7. MCK                                                   :          6 unit
  8. TPA                                                     :          1 unit
  9. Wisma Tamu                                       :          1 unit
  10. Rumah Dinas                                      :        34 unit
  11. Mushola                                              :          1 unit
  12. Lahan Pertanian                                 :    3.000 unit
  13. Peralatan Kesenian (Band)                 :          1 unit
  14. Kendaraan Operasional : bus: 2 unit, kendaraan roda 4: 3 unit, kendaraan roda 2: 4 unit, Montrada :  1 unit
  15. Lapangan Olah Raga                         :          3 lokasi
  16. Ruang Konseling                               :          2 ruang

 

VISI DAN MISI PSBK “PANGUDI LUHUR” BEKASI

V i s i

Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi mempunyai Visi yaitu :

“Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis dan orang terlantar secara profesional di Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur”Bekasi”

Maksud dari visi diatas adalah :

Pelayanan profesional mengandung arti bahwa pelayanan yang diberikan kepada Warga Binaan Sosial  adalah pelayanan yang handal, dilakukan secara berkesinambungan dan tepat oleh Sumber Daya Manusia  yang memiliki kinerja dan etos kerja yang tinggi sesuai bidang tugasnya dan didukung oleh manajemen yang baik serta menggunakan teknologi yang memadai. Visi profesional ini akan diwujudkan dengan kriteria keberhasilan sebagai berikut:

  1. Perencanaan yang efektif dan efisien (Proses penyusunan rencana program dan anggaran menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja, transparan dengan melibatkan semua unsur terkait, efektif dan efisien).
  2. Melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti yang prima (proses tahapan pelayanan rehabilitasi sosial dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan, norma, standar, prosedur, kriteria yang telah ditetapkan serta didukung sumber daya manusia yang memadai)
  3. Manajemen administrasi panti yang akuntabel /tata kelola penyelenggaraan panti yang akuntabel dan transparan (“good governance”), tertib administrasi dan tertib aturan.

 

M i s i

Misi adalah paya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi panti, yaitu penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis dan orang terlantar secara profesional. Mewujudkan pelayanan profesional merupakan tanggungjawab unit kerja yang ada di panti yaitu unit Seksi Rehabilitasi Sosial, Seksi Program dan Advokasi Sosial serta Sub. Bagian  Tata Usaha. Adapun tugas yang dilakukan mengacu pada tugas dan fungsi seksi-seksi dimaksud. Dengan demikian maka misi yang kami tetapkan adalah sebagai berikut:

  1. Menyusun perencanaan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, dan orang terlantar secara transparan.
  2. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, dan orang terlantar sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
  3. Peningkatan manajemen untuk mendukung pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, dan orang terlantar di dalampanti yang akuntabel.
  4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pejabat Fungsional PSBK “Pangudi Luhur” Bekasi.

 

PROSES PENYELENGGARAAN PELAYANAN DI PANTI SOSIAL BINA KARYA “PANGUDI LUHUR” BEKASI

Program Panti Sosial Bina Karya “Pangudi Luhur” Bekasi adalah melaksanakan rehabilitasi sosial di dalam panti dengan alur sebagai beikut :

Pendekatan awal: proses kegiatan untuk menjangkau klien, pendekatan awal meliputi kegiatan orientasi dan konsultasi, identifikasi masalah, motivasi, dan seleksi penerimaan

Penerimaan: PSBK Pangudi Luhur Bekasi dalam Satu Tahun Anggaran memberikan pelayanan rehabilitasi sosial sebanyak 600 orang tuna sosial, terbagi dalam 2 (dua) angkatan, yaitu penerimaan pada Bulan Januari dan Bulan Juli, masing-masing masa pelayanan 6 (enam) bulan.

Sasaran garapan PSBK Pangudi Luhur Bekasi :

  1. Gelandangan
  2. Pengemis
  3. Orang Terlantar
  4. Keluarga Gelandang, Pengemis dan orang tua terlantar ( suami istri beserta anaknya ).

 

Untuk mendapatkan pelayanan sosial di PSBK Pangudi Luhur Bekasi bagi tuna sosial yang terdiri dari gelandangan, pengemis dan orang terlantar, perorangan maupun keluarga dengan karakteristik sebagai berikut :

  1. Tidak mempunyai penyakit menular / kronis
  2. Tidak cacat fisik / mental
  3. Tidak sedang berursan dengan penegak hukum
  4. Bersedia mengikuti program pelayanan panti
  5. Usia produktif (secara fisik danmental mampu dilatih)

 

Pengungkapan dan pemahaman masalah (Asesmen): Kegiatan untuk menelusuri, menggali data penerima pelayanan, faktor-faktor penyebab masalahnya, tanggapannya serta kekuatan- kekuatannya dalam upaya membantu dirinya sendiri

Bimbingan mental, sosial, pengetahuan dasar dan keterampilan

Kegiatan teknis operasional yang diarahkan untuk pulihnya kembali harga diri,  kepercayaan diri, disiplin, kemampuan integrasi, kesadaran, tanggung jawab sosial, kemampuan penyesuaian diri, kemampuan keterampilan kerja. Adapun kegiatan ini meliputi:

  1. Bimbingansosialdan mental (Pembinaan agama, Etika / Budi pekertiBimbinganindividu / kelompok,  Kewirausahaan, Pengalamanhidup, Kesehatanmasyarakat& HIV / AIDS, Diskusikelompok,  Keaksaraanfungsional, Pertemuanpagi, Pembinaananak, Pengawasansosial, Dinamikakelompok, Curahanhati.
  2. Bimbinganfisik (Out Bound, PeraturanBarisBerbaris (PBB), Kebersihan, Ketertiban, Keindahan (K3), SKJ / Olah Raga, danPemeliharaankesehatan)
  3. BimbinganKeterampilan (BimbinganmontirMotor,Bimbinganmontir Mobil, Bimbingan Mix Farming, BimbinganPertukanganKayu, BimbinganPengolahankedelai, BimbinganMenjahit, BimbinganSablondandesaingrafis, BimbinganPengelasan,BimbinganOlahanPangan, Bimbingan Salon / Tata Rias)

 

Resosialisasi: kegiatan ini meliputi: Bimbingan kesiapan, dan peran serta masyarakat, bimbingan sosial hidup bermasyarakat, pemberian bantuan stimulan usaha produktif dan bimbingan usaha / kerja.

Penyaluran: serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mengembalikan penerima pelayanan kedalam kehidupan dan penghidupan  di  masyarakat secara normatif baik dilingkungan keluarga, masyarakat daerah asal maupun ke jalur -  jalur lapangan kerja /usaha mandiri  (wirausaha)  dengan bertransmigrasi

Pembinaan Lanjut: Kegiatan bimbingan yang diarahkan kepada klien dan masyarakat guna lebih dapat memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian klien dalam kehidupan serta penghidupan yang layak, kegiatan ini meliputi: Bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peran serta dalam pembangunan, Bantuan pengembangan usaha / bimbingan peningkatan keterampilan, Bimbingan pemantapan kemandirian/peningkatan usaha kerja

Evaluasi: Untuk memastikan apakah proses pelayanan dan Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis berlangsung sesuai dengan rencana  yang  telah ditetapkan wajib dilakukan evaluasi terhadap setiap tahapan proses yang dilalui dan kemudian diambil kesimpulan apakah proses telah berjalan baik dan dapat dilakukan pegakhiran pelayanan.

Terminasi: Pengakhiran pelayanan dilaksanakan untuk memastikan hasil evaluasi umum terhadap Warga Binaan Sosial telah tepat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan mampu menjadi warga negara masyarakat yang bertanggungjawab.


 

Kontak PSBK "Pangudi Luhur" Bekasi

Alamat: Jl. H.M Djojomartono No. 19 Bekasi 17113, Jawa Barat

Website: http://pangudiluhur.kemsos.go.id/