FAQ: 

Apa itu TKSK ?

merupakan singkatan dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

Apa tujuan pembentukan TKSK ?

Tujuan pembentukan dan penugasan TKSK meliputi: 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. 2. Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan 3. Terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program - program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

Bagaimana mengenali TKSK di kecamatan ?

Petugas TKSK akan dilengkapi dengan surat dan tanda pengenal. TKSK juga mengenakan seragam khusus dalam melaksanakan tugasnya.

Apa yang dilakukan oleh TKSK setelah musdes/muskel ?

TKSK berkewajiban untuk melakukan verifikasi dan pengecekan dokumen hasil musdes/muskel yang sudah terkumpul di kecamatan. TKSK juga membawa berita acara jumlah rumah tangga pengganti tingkat kecamatan ke kantor pos setempat. TKSK mengambil SKRTM sejumlah rumah tangga pengganti yang terdapat di berita acara jumlah rumah tangga pengganti tingkat Kecamatan. Setelah itu, TKSK memastikan bahwa dokumen berita acara tersebut dikirimkan ke kantor pos pemeriksa dengan menggunakan amplop kiriman balik yang disediakan oleh kantor pos setempat. TKSK bertugas memantau pelaksanaan musdes/muskel tersebut, tetapi tidak berhak untuk memastikan atau menentukan RTS pengganti. TKSK hanya memastikan agar jumlah rumah tangga pengganti sama dengan jumlah rumah tangga yang digantikan.

Apa yang dilakukan TKSK dalam mengumpulkan formulir rekapitulasi rumah tangga pengganti hasil musdes/muskel yang dikirimkan masing - masing desa/kelurahan?

Dalam tahap ini, langkah - langkah yang dilakukan adalah: 1. Melakukan kunjungan ke kantor kecamatan diwilayah kerja setempat. 2. Melakukan pengecekan isian jumlah rekapitulasi rumah tangga pengganti. 3. Memeriksa dan memastikan bahwa jumlah rumah tangga pengganti sama dengan jumlah rumah tangga yang diganti. 4. Memastikan kelengkapan berita acara pelaksanaan musyawarah desa/kelurahan. 5. Jika terdapat penggantian rumah tangga berdasarkan musdes/muskel maka pengajuan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) harus melampirkan KPS yang ditarik. 6. Mengisi daftar isian kelengkapan dokumen masing-masing desa/kelurahan. 7. Meminta aparat kecamatan untuk menandatangani berita acara jumlah rekapitulasi rumah tangga pengganti tingkat kecamatan.

Dimana TKSK mendapatkan blanko atau form SKRTM?

TKSK akan mengambil blanko atau form SKRTM di kantor pos terdekat atau yang berada di wilayah kerjanya.

Berapa jumlah SKRTM yang tersedia? Bagaimana kalau kurang dari yang tersedia?

Jumlah SKRTM yang tersedia dialokasikan di setiap daerah yang disesuaikan dengan presentase sebaran dari masing - masing jumlah penerima manfaat. Jika kurang, Kementerian Sosial dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi berkoordinasi dengan PT. Pos Indonesia beserta pemerintah daerah setempat untuk meredistribusi SKRTM yang lebih dari satu wilayah ke wilayah lain, bahkan dimungkinkan redistribusi antar kabupaten. Kemensos mempunyai buffer untuk SKRTM jika terjadi kekurangan.

Apa yang dimaksud dengan program Rastra ?

Program Beras Untuk Keluarga Pra Sejahtera (Rastra) merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi rumah tangga pra sejahtera sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan, memberikan perlindungan sosial pada keluarga, serta untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stok pangan nasional

Apa tujuan pelaksanaan program Rastra ?

Program Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, dan mencegah penurunan konsumsi energi. Selain itu, tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus sebagai Mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Efektivitas Rastra sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan nilai transfer pendapatan dan ketepatan sasaran kepada keluarga sejahtera.

Dimanakah Rastra didistribusikan kepada rumah tangga pada 2016 ?

Selama 2016, Rastra disalurkan melalui agen-agen e-warong; masing-masing sebesar 15 kg/bulan/rumah tangga. Sebagai bagian dari inovasi dari Kementerian Sosial, sebelumnya bantuan tunai menjadi bantuan non tunai dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Bagaimana jika beras Rastra tidak layak konsumsi?

Sebelum beras Rastra disalurkan, Perum BULOG harus memeriksa mutu beras terlebih dahulu. Tim Koordinasi Rastra (Pemda) dan/atau Pelaksana Distribusi (di desa/kelurahan) memeriksa mutu dan jumlah beras Rastra yang diserahkan oleh Perum BULO.. Apabila dalam pemeriksaan beras Rastra tidak sesuai dengan mutu dan jumlah yang ditetapkan, Tim Koordinasi Rastra /Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan beras Rastra kepada Perum BULOG untuk diganti dengan mutu yang sesuai dan menambah kekurangan jumlah. Penerima manfaat juga berhak menolak dan mengembalikan beras Rastra yang mutunya tidak sesuai. Jika ada komplain dari penerima manfaat terkait dengan mutu beras, BULOG siap menukarkan dalam waktu 2 x 24 jam.

Apa itu PKH?

PKH merupakan singkatan dari Program Keluarga harapan, yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Peserta PKH akan menerima bantuan apabila menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran tertentu, memeriksakan kesehatan dan/atau memperhatikan kecukupan gizi dan pola hidup sehat anak dan ibu hamil. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai Program Conditional Cash Transfers atau Program Bantuan Tunai Bersyarat.

Apakah tujuan dari PKH?

Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs).

Siapa penerima manfaat PKH ?

Sejak tahun 2012, untuk memperbaiki sasaran penerima PKH, data awal untuk penerima manfaat PKH diambil dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011, yang dikelola oleh TNP2K. Sampai dengan tahun 2014, ditargetkan cakupan PKH adalah sebesar 3,2 juta keluarga.Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga, terhitung sejak saat tersebut berubah menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua–ayah, ibu–dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur). PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Selanjutnya pada tahun 2016 Peserta PKH ditambahkan 2 kategori yaitu penerima bantuan untuk Lanjut Usia diatas 70 Tahun ke atas dan Bantuan penyandangan disabilitas berat.

Berapa usulan nilai bantuan PKH pada tahun 2016?

Bantuan tetap kepada Peserta PKH sebesar Rp. 500.000/tahun (tidak diperuntukkan bagi penyandang disabilitas berat dan lanjut usia). Untuk Peserta PKH yang memiliki anak dibawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas/menyusui, bantuan tambahan yang diterima adalah sebesar Rp. 1.200.000/tahun. Kemudian, bagi Peserta PKH yang memiliki anak peserta pendidikan setara SD/MI akan memperoleh tambahan bantuan sebesar Rp. 450.000/tahun, bagi Peserta PKH yang memiliki anak peserta pendidikan setara SMP/MTs akan memperoleh bantuan sebesar Rp. 750.000/tahun dan bagi Peserta PKH yang memiliki anak peserta pendidikan setara SMA/MA/sederajat akan memperoleh bantuan sebesar Rp. 1.000.000/tahun. Bagi penerima bantuan penyandang disabilitas berat akan memperoleh 3.600.000/Tahun, dan bagi penerima bantuan lanjut usia di atas 70 tahun akan memperoleh 3.600.000/Tahun.