Lapis kerentanan penderitaan yang dialami oleh korban KDRT dimulai pada saat kasusnya tertutup dalam lingkup ruang domestik rumah tangga dan dianggap sebagai persoalan privat hingga berujung pada kekerasan, penyiksaan hingga meninggal dunia, sehingga pemulihan terhadap korban mendesak untuk dilakukan demikian diungkapkan oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Marjuki, pada saat kegiatan Sosialisasi dengan Media cetak dan elektronik bersama Lembaga Perlindungan dan Saksi Korban (LPSK) bertempat di Media Center LPSK , Cijantung, Jakarta Timur pada Hari Rabu 8 Agustus 2017.

Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk didalamnya pembantu rumah tangga menjadi tugas dari Kementerian Sosial melalui Direktorat RSTS dan KPO. Lembaga pemberi layanan yang fokus pada rehabilitasi sosial korban KDRT adalah RPTC Bambu Apus. Layanan yang di berikan untuk pemulihan terhadap korban KDRT di RPTC Bambu Apus ini meliputi : Layanan Rehabilitasi Medis, Pemulihan melalui Therapy Psikososial, Bimbingan mental dan spiritual dan pengisian waktu luang hingga Reintegrasi dan pemulihan bagi korban. Lebih spesifik untuk korban KDRT Pembantu Rumah Tangga diharapkan adanya layanan untuk meningkatkan kemampuan menafkahi dirinya setelah pulih dari trauma.

Terkait dengan kerjasama perlindungan korban KDRT dengan LPSK, Abdul Haris Samendawai, selaku Ketua LPSK mengatakan bahwa ”Korban KDRT dapat dilindungi oleh LPSK terkait dengan hak hak korban untuk mendapatkan ganti rugi melalui upaya RESTITUSI yang diberikan kepada korban berupa ganti rugi akibat peristiwa pidana dari pelaku, selain itu dukungan media massa menjadi hal yang penting mengingat apabila peristiwa KDRT mendapat perhatian publik maka peristiwa ini akan cepat mendapatkan respon dan pelayanan yang mengedepankan pemulihan dan pemenuhan hak hak korban”.

Senafas dengan hal tersebut LBH APIK Jakarta mendorong agar KDRT yang dialami oleh pembantu rumah mendapatkan perlindungan yang lebih khusus sehingga diperlukan regulasi yang secara spesifik melindungi PRT tidak cukup hanya dengan UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT saja akan tetapi saat ini sudah ada pembahasan naskah undang undang perlindungan terhadap PRT di KOMISI IX DPR RI menunggu untuk ditetapkan sebagai Undang Undang. Salah satu expose kasus penanganan KDRT yang dianggap berhasil adalah : Kasus N, seorang PRT dibandung yang mengalami siksaan dari majikan selama 5 tahun.

Kasus ini dianggap berhasil dalam penanganannya karena adanya jejaring yang baik dengan media maupun dengan lembaga dalam hal ini adalah Kemensos dan LPSK. Kasus ini dilangsir pertama kali oleh media dan mendapatkan perhatian pemberitaan hingga akhirnya di rujuk oleh LSM lokal di Bandung SAPA Institute ke LBH Apik Jakarta. Selanjutnya korban dirujuk ke RPTC Bambu Apus untuk mendapatkan rehabilitasi sosial selama 5 (lima) bulan dan mendapatkan perlindungan dari LPSK dengan mengupayakan pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban melalui proses peradilan dan diputuskan pelaku membayar sejumlah Rp. 150.000.000 kepada korban. Proses peradilan akhirnya memutuskan pelaku dipidana penjara selama 9 bulan. Hal menarik yang bisa dipelajari dari kasus ini adalah bukan hanya pelaku dihukum akan tetapi korban bisa dipulihkan. Hal yang penting dari perlindungan terhadap KDRT ini adalah peran serta masyarakat untuk melaporkan ketika melihat dan mengetahui ada peristiwa KDRT di sekitarnya. Penulis : Untung Aji Pramono Penyusun Bahan Kesejahteraan Sosial pada DIT. RSTS dan KPO

Penulis Berita: 
Untung Aji Pramono
Fotografer: 
Untung