Jakarta, UHH Setditjen PFM – Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM), Andi ZA Dulung menyatakan bahwa Kementerian Sosial berkomitmen untuk menjalankan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan akan melakukan perluasan pada tahun 2018.

“Program Bantuan Pangan Non Tunai akan dilakukan perluasan pada tahun 2018 karena manfaat besar yang dimiliki oleh program new initiative (prakarsa baru) pemerintah ini”, ujar Dirjen PFM dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR-MPR RI, Senayan Jakarta (5/7).

Dirjen PFM menyatakan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan salah satu program utama Pemerintah, sehingga diperlukan sinergitas yang baik antara Kementerian Sosial dan Komisi VIII DPR RI dalam merancang anggaran yang tepat guna.

Selain menjelaskan tentang BPNT, Dirjen PFM juga menjelaskan bahwa pada tahun 2016 penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sangat baik, yakni 95.81 persen. Sementara pagu anggaran saat ini sebesar kurang lebih 2,173 Triliun Rupiah dengan postur anggaran yang sangat ideal dimana anggaran didominasi oleh anggaran bantuan sosial dan anggaran belanja pegawai.

Dalam RDP tersebut selain dihadiri Dirjen PFM  dan Anggota DPR Komisi VIII juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, serta Kepala Badan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial.

Penulis Berita: 
Geinte
Fotografer: 
Bayu