Jogjakarta (7/9) - Kementerian Sosial menginisiasi program keserasian sosial melalui pembentukan forum keserasian sosial di tingkat desa di hampir seluruh provinsi di Indonesia sebagai salah satu upaya pencegahan konflik sosial berbasis masyarakat dengan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat melalui Forum Keserasian Sosial dalam upaya pemecahan masalah atau pencegahan konflik sosial, sesuai akar masalah terjadinya kerawanan dan kerentanan konflik sosial di masyarakat.

Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (BBP3KS) Yogyakarta Drs. Benny Setia Nugraha, M.Si menyampaikan bahwa tahun ini (2017) Balai Penelitian yang dipimpinya melakukan tujuh penelitian, salah satunya adalah tentang Keserasian Sosial yang akan diseminarkan pada hari ini (7/9/17).

Seminar Hasil Penelitian Tahun 2017 dihadiri oleh Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Edy Suharto, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kessos Regional V Makasar Totok Restuanto, unsur Perguruan Tinggi, unsur Pelopor Perdamaian, unsur Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi DI. Yogyakarta.

Program keserasian sosial diawali dari kesadaran beberapa tokoh masyarakat akan potensi konflik yang terjadi di wilayah mereka dengan melihat sejarah konflik yang pernah terjadi. Keragaman budaya, cara pandang, tingkat kepentingan, dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat terbukti menjadi salah satu penyebab atau pemantik adanya friksi bahkan konflik sosial, hal ini disampaikan oleh Peneliti Muda BBP3KS Yogyakarta Ratih Probosiwi, S.I.P, M.Sc pada acara Seminar Hasil Penelitian Tahun 2017.

Peran pemerintah daerah untuk ikut menfasilitasi pertemuan warga dan pendampingan perlu terus dilakukan untuk memastikan proses harmonisasi warga berlanjut dan dapat segera meredam potensi konflik yang mungkin terjadi. “Dominasi salah satu kelompok yang bertikai akan mempersulit upaya rekonsiliasi, untuk itu diperlukan upaya komunikasi yang intensif dan santun dalam sebuah forum untuk mencairkan suasana” ujar Harry menanggapi penyampaian hasil penelitian.

“Temuan dilapangan menunjukkan bahwa program keserasian sosial di daerah rawan konflik mampu menciptakan saling percaya antarwarga; komunikasi yang santun; dan kohesivitas sosial atau dengan kata lain membangun keakraban antarwarga masyarakat” papar Ratih. (OHH/Linjamsos)

Penulis Berita: 
Alex
Fotografer: 
Alex