Makassar (10/08/17) -Topik pentingnya keterlibatan unsur perguruan tinggi menjadi diskusi hangat dalam seminar dan lolakarya (semiloka) tentang Komunitas Adat Terpencil (KAT), di Makassar.

Tim perumus yang diketuai Prof. Supriyadi Hamdat menekankan perlunya ada keterlibatan perguruan tinggi dalam tahap Pemetaan Awal Studi Kelayakan (PASK) calon lokasi KAT.

"Persoalannya, unsur perguruan tinggi yang mana. Sebab tidak semua unsur perguruan tinggi kompeten dengan KAT,"  kata Prof. Nasrudin Suyuti, di Makassar, Kamis (10/08/17). Para pakar ini berbicara di sesi penarikan kesimpulan di akhir jadwal semiloka.

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Prof. Supriyadi, pakar KAT dari Sulawesi Selatan. Ia menyatakan, selama 17 tahun meneliti KAT ia tidak berbekal surat formal.

“Jadi penting keterlibatan unsur perguruan tinggi itu dengan mencantumkan ‘kompetensi’-nya," kata Prof. Supriyadi. Perdebatan ini ditengahi oleh Kasubdit Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Lingkungan Sulistyaningsih.

Ia menyatakan, untuk melibatkan pakar dalam penelitian soal KAT iini, selama ini kementerian berkirim surat kepada pemerintah daerah tentang perlunya keterlibatan perguruan tinggi yang memiliki unit pengabdian sosial.

Ke depan, ia mempersilakan kepada para pakar untuk mengajukan nama-nama. “Nanti kami akan menerbitkan suratnya. Tapi mohon nama-nama yang diajukan, jangan satu orang, melainkan tim. Supaya, kalau seorang misalnya berada di luar kota atau luar negeri, tidak menghambat jalannya program. Karena masih ada nama lain yang bisa bekerja,” kata Sulistyaningsih.

Masukan ini tidak dipersoalkan Supriyadi. Namun ia menekankan kemungkinan perguruan tinggi kurang tepat merekomendasikan nama, karena kurang memiliki kompetensi. “Jadi saya minta by name,” katanya.

Dalam semiloka ini hadir perwakilan dari 30-an kabupaten. “Mereka mengusulkan daerah-daerah yang diidentifikasi sebagai KAT,” kata Kasubdit Persiapan Pemberdayaan Susetyo Budiatmo.

Selama tiga hari mereka mempresentasikan daerah yang sudah dilakukan pemetaan social dan pejajagan awal. “Sebagai usulan, nanti akan dipertimbangkan apakah akan ditetapkan sebagai kawasan KAT atau bukan,” kata Budi.

Tanggal Posting: 
Senin, 14 Agustus, 2017 - 07:00
Penulis: 
mas_koes