Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial


[Semuanya]


Istilah Pengertian
Pahlawan Kemerdekaan Nasional Seseorang yang semasa hidupnya karena terdorong rasa cinta tanah air, sangat berjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar negeri, ataupun sangat berjasa baik dalam lapangan politik ketatanegaraan, sosial ekonomi, kebudayaan maupun dalam lapangan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia. (Keppres RI No.228 tahun 1963, Bab I, Pasal I)
Pahlawan Nasional Gelar yang diberikan oleh pemerintah RI kepada seseorang warga negara RI yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara
Panti Sosial Lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial. (Kepmensos No.50/HUK/2004)
Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar. (Kepmensos No.50/HUK/2004)
Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang cacat tubuh agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. (Kepmensos No.50/HUK/2004).
Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang cacat mental retardasi agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. (Kepmensos No.50/HUK/2004)
Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para gelandangan, pengemis dan orang terlantar agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. (Kepmensos No.50/HUK/2004)
Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat mental bekas psikotik agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat. (Kepmensos No.50/HUK/2004)
Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang cacat netra agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. (Kepmensos No.50/HUK/2004)
Panti Sosial Bina Pasca Laras Kronis (PSBPLK) Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat bekas penyakit kronis agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat. (Kepmensos No.50/HUK/2004)
Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi bagi anak terlantar putus sekolah agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. (Kepmensos No.50/HUK/2004)
Panti Sosial Bina Rungu Wicara (PSBRW) Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang cacat rungu wicara agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. (Kepmensos No.50/HUK/2004).
Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para wanita tuna susila agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. (Kepmensos no.50/HUK/2004)
Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak nakal agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. (Kepmensos no.50/HUK/2004)
Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi eks korban penyalahgunaan NAPZA. (Kepmensos no.50/HUK/2004)
Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan bagi anak yang mengalami hambatan belajar karena menyandang masalah sosial agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar
Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. (Kepmensos no.50/HUK/2004)
Participatory Rural Appraisal (PRA) Teknik yang digunakan untuk melakukan asesmen atau pemahaman terhadap potensi dan sistem sumber yang ada dalam masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat
Partisipasi Sosial Meliputi prakarsa, peran aktif, dan keterlibatan seluruh unsur dan komponen masyarakat termasuk dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial. (Kepmensos No. 16/PRS/KPTS/XII/2003)
Pecandu Narkotika Orang yang menggunakan/ menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. (UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika)
Pekerja Mandiri Marjinal Pekerja yang mencari nafkah melalui usaha mandiri dengan modal kecil, keahlian yang rendah, dan tidak tercakup oleh sistem jaminan sosial yang ada
Pekerja Migran Orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu
Pekerja Migran Bermasalah Sosial Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, keterlantaran karena mengalami musibah (faktor alam dan sosial), mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru atau negara tempatnya bekerja, maupun mengalami kesenjangan sosial sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu
Pekerja Migran Internal Orang yang berpindah ke daerah lain dalam suatu wilayah (negara) untuk bekerja dalam waktu tertentu
Pekerja Migran Lintas Negara Orang yang berpindah ke negara lain untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu
Pekerja Migran Terlantar Seorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi terlantar
Pekerja Sektor Informal/Pekerja Mandiri Orang yang dalam pekerjaannya tidak mempunyai hubungan kerja dan tidak berbadan hukum, yang hasil usaha pengelolaannya untuk kebutuhan hidupnya sendiri
Pekerja Sosial Seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial. (Kepmensos No. 10/HUK/2007)
Pekerja Sosial Fungsional Pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/organisasi sosial lainnya. (Kepmensos No. 10/HUK/2007)
Pekerja Sosial Fungsional Tingkat Ahli Pekerja sosial yang mempunyai kualifikasi profesional yang kelebihannya dan fungsinya mensyaratkan kejuruan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknis evaluasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial
Pekerja Sosial Fungsional Tingkat Terampil Pekerja sosial yang memiliki kualifikasi teknik yang pelaksanakan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pelayanan kesejahteraan sosial
Pekerja Sosial Kecamatan (PSK) Pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Sosial dan ditempatkan di wilayah kecamatan dengan tugas membimbing, membina dan mengawasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial di lingkungan kecamatannya. (Kepmensos NO.8/HUK/1981)
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdi di bidang kesejahteraan sosial. (Kepmensos RI No. 28/HUK/1987)
Pekerja Sosial Profesional Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. (UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)
Pekerjaan Sosial Suatu profesi yang ditujukan untuk membantu orang, baik individu, kelompok dan/atau masyarakat dalam memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya mencapai keberfungsian sosial secara penuh serta mengupayakan kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentu yang menunjang pencapaian fungsi sosial
Pelacur Seorang wanita, pria dan “wanita pria“ (waria) yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang maupun jasa
Pelaku Eksploitasi Ekonomi Seseorang, kelompok orang dan komunitas yang dengan sengaja mengambil keuntungan secara ekonomi terhadap pihak lain
Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Individu atau kelompok lembaga Kesejahteraan Sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.( UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)
Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. (Undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)
Pelayanan dan Perlindungan Anak Korban Bencana Semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin pelayanan dasar dan perlindungan anak korban bencana
Pelayanan dan Rehabilitasi Berbasis Keluarga Suatu sistem pemberian pelayanan dan rehabilitasi yang bertumpu pada peran keluarga dengan mendayagunakan secara optimal sumber dana, daya, prakarsa, dan potensi keluarga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan klien
Pelayanan dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Suatu sistem pemberian pelayanan dan rehabilitasi yang bertumpu pada peran dan pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi sosial, LSM, lembaga profesi, untuk membantu klien untuk memenuhi kebutuhan dan hak-haknya
Pelayanan dan Rehabilitasi Berbasis Panti/Institusi Pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam asrama (panti) dengan berbagai fasilitasnya, meliputi pemberian bimbingan fisik, mental, sosial, intelektual, serta ketrampilan baik diprakarsai oleh pemerintah maupun masyarakat
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Serangkaian kegiatan profesional yang meliputi pencegahan, rehabilitasi, pembinaan lanjut, perlindungan, dan advokasi sosial. (Permensos No. 56/HUK/2009)
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Cacat Pelayanan, perlindungan, pemulihan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak cacat yang memungkinkan anak cacat memperoleh hak-hak dasarnya yaitu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan maupun partisipasi
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Narkotika Pelayanan pemulihan perilaku penyalahgunaan narkotika sehingga terbebas dari penyalahgunaan narkotika serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Lembaga Pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan di dalam lembaga sesuai standar tertentu. (Permensos No. 56/HUK/2009)
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Lembaga Pelayanan dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan di luar lembaga sesuai standar tertentu. (Permensos No. 56/HUK/2009)
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Luar Panti/Non Panti Sistem pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui Loka Bina Karya (LBK), Balai Latihan Kerja (BLK) dan tempat lain yang ditunjuk sebagai wadah pembinaan dan bimbingan rehabilitasi sosial
Pelayanan Harian Lanjut Usia (day care service) Suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi lanjut usia, yang bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu tertentu (maksimal 8 jam), dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional
Pelayanan Holistik Komprehensif (untuk anak) Pelayanan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan fungsi kelembagaan. Pemenuhan kebutuhan dasar anak mencakup aspek-aspek fisik, sosial, emosi, moral, kognitif dan bahasa. Pengembangan fungsi kelembagaan pelayanan, meliputi fungsi pelayanan pengasuhan dan perawatan anak (Day care), pusat informasi (Information Centre), lokasi penelitian dan pengembangan (research and development) serta pusat pemagangan (training centre).
Pelayanan Integratif (untuk anak) Pelayanan yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dalam upaya optimalisasi proses tumbuh kembang anak dan pengembangan fungsi kelembagaan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Serangkaian kegiatan pelayananyang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan,maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya secara memadai.( Kepmensos No. 10/Huk/2007).
Pelayanan Sosial Pelayanan yang ditujukan untuk membantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosialnya
Pelayanan Sosial Anak Autis Suatu pemberian pelayanan sosial khusus kepada anak autis yang dilakukan secara tepat untuk membuat anak mampu melakukan peran sosialnya dengan baik
Pelayanan Sosial Anak Jalanan Suatu proses pemberian pelayanan, perlindungan, pemulihan dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak jalanan agar memperoleh hak-hak dasarnya yaitu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan maupun partisipasi
Pelayanan Sosial Anak Terlantar Proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisir, sistematis dan profesional terhadap anak terlantar guna terpenuhinya seoptimal mungkin hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Panti Pelayanan sosial terhadap lanjut usia yang meliputi perawatan jasmani, rohani, dan sosial serta perlindungan untuk memenuhi kebutuhannya agar dapat menikmati taraf hidup secara wajar melalui sistem pengasramaan
Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Keluarga Sendiri Pelayanan terhadap lanjut usia yang dilakukan di rumah atau dalam keluarga sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah lanjut usia
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti Pelayanan sosial terhadap lanjut usia yang meliputi perawatan jasmani, rohani, dan sosial serta perlindungan untuk memenuhi kebutuhannya agar dapat menikmati taraf hidup secara wajar tidak melalui sistem pengasramaan
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Melalui Keluarga Pengganti Pelayanan melalui keluarga pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau lanjut usia dalam keadaan atau kondisi terlantar
Pelayanan Sosial Lanjut Usia Melalui Subsidi Silang Model pelayanan dengan cara memanfaatkan panti (institutional system) bagi pelayanan lanjut usia mampu melalui kontribusi/iuran yang diperoleh dari lanjut usia, keluarga, dan/atau pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan lanjut usia yang mampu dengan lanjut usia yang kurang mampu secara silang
Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Pelayanan korban kekerasan yang dilaksanakan secara bersama sama dalam bentuk pengobatan dan perawatan secara fisik, psikis serata pelayanan sosial dan hukum (UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)
Pemantapan Kesiapan Masyarakat Memantapkan kesiapan warga masyarakat sebagai calon warga binaan yang siap menerima dan melaksanakan proses pemberdayaan lebih lanjut
Pembangunan Sosial Strategi kolektif dan terencana guna meningkatkan kualitas hidup manusia melalui seperangkat kebijakan sosial yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan penanggulangan kemiskinan
Pembangunan Sosial Strategi kolektif dan terencana guna meningkatkan kualitas hidup manusia melalui seperangkat kebijakan sosial yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan penanggulangan kemiskinan
Pemberdayaan Pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat setempat untuk menentukan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan mereka melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya
Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga Pemberdayaan melalui penguatan kemampuan fisik, mental, sosial, dan ekonomi yang ada pada perorangan, keluarga, kelompok atau komunitas dan penanaman nilai-nilai keluarga yang ditujukan untuk mewujudkan keutuhan dan kemandirian keluarga
Pemberdayaan Keluarga Proses peningkatan dan pemantapan motivasi, kemampuan dan fungsi keluarga yang dilakukan secara terencana, terarah, sistematis, dan berlanjut melalui bimbingan, konsultasi, perlindungan, advokasi, pelembagaan keluarga dalam rangka memperkuat peran sosial keluarga
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Proses pembelajaran sosial dengan menghargai inisiatif dan kreativitas KAT terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi sehingga masyarakat secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mampu memecahkan permasalahannya
Pemberdayaan Lingkungan Sosial Pemberdayaan yang bertujuan terciptanya lingkungan sehat melalui penataan perumahan dan permukiman sosial tanpa mengubah budaya yang ada
Pemberdayaan Masyarakat Upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai
Pemberdayaan Pranata Sosial Suatu kegiatan yang sistematis dan terencana untuk meningkatkan dan mengembangkan lembaga, nilai dan norma, serta jaringan sosial dalam suatu komunitas, sehingga mampu melindungi anggotanya, melakukan investasi/modal sosial, mengelola persaudaraan, perbedaan, konflik, dan kekerasan serta memelihara sumberdaya sosial dan alam
Pemberdayaan Sosial Keluarga Pemberdayaan yang diarahkan untuk mendayakan potensi keluarga dan lingkungannya guna meningkatkan keberfungsian keluarga serta tanggung jawab sosial keluarga, sehingga terjalin interaksi sosial saling menguntungkan antar keluarga dan komunitas lingkungannya untuk mempertahankan ketahanan sosial keluarga
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pemberdayaan yang bersifat bimbingan dan pemantapan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga KAT dibidang tertentu agar mereka mampu melakukan perubahan sosial ke arah kehidupan dan penghidupan yang lebih baik
Pembimbing Sosial Keluarga Seseorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan bimbingan sosial keluarga (bisa dari aparatur pemerintah, LSM, dan atau masyarakat)
Pembinaan Kepahlawanan Proses kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, menghayati serta mengamalkan nilai kepahlawanan tersebut dalam kehidupan bermasyarakat
Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil Upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial kelompok-kelompok masyarakat yang hidupnya masih terasing dan terpencil serta terbelakang melalui serangkaian kegiatan pembinaan secara terencana, terarah dan berkesinambungan
Pembinaan Kesetiakawanan Sosial Proses kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, menghayati serta mengamalkan nilai-nilai dan semangat kepedulian sosial untuk membantu orang lain yang membutuhkan atas dasar empati dan kasih sayang
Pembinaan Lanjut Pembinaan klien setelah selesai masa rehabilitasi dimana pelaksanaanya tergantung kondisi klien
Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial Upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar klien dapat mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup yang wajar
Pemetaan Pranata Sosial Usaha untuk menggambarkan, mengidentifikasi norma-norma, moral, nilai dan aturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat
Pemetaan Sosial Kegiatan awal untuk menemu kenali masalah, potensi dan sumber sekaligus menghimpun data sosiografis secara keseluruhan dalam suatu wilayah untuk mendapatkan data awal tentang suatu komunitas
Pemulihan Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. (UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)
Pemulihan Korban Segala upaya untuk menguatkan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. (PP No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
Pemulihan Psikososial Semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar (Permensos 102/Huk/2007)
Pemulung Orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan , pasar-pasar dan atau tempat lain untuk mendapatkan nafkah
Penanganan Pengungsi Upaya penyelamatan, perlindungan serta pemberdayaan pengungsi akibat bencana yang meliputi pemberian bantuan darurat, pembinaan, pengembalian, pemindahan/relokasi, dan rekonstruksi
Penanggulangan Bencana Segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat, dan setelah bencana. (UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)
Penanggulangan Kemiskinan Kebijakan,program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. ( Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)
Pencegahan Bencana Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. (UU No. 24, tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)
Pencegahan Bencana Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanaan pihak yang terancam bnecana (UU No. 24 tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana)
Pencegahan Bencana Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana (UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba
Pendamping Perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi profesional di bidangnya dalam melakukan pendampingan
Pendamping Masyarakat Orang yang mempunyai tugas untuk mendorong terjadinya proses pembelajaran pada masyarakat
Pendamping Pemberdayaan Keluarga Pendamping yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pihak yang berwenang, baik pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga binaan sosial (KBS) yang telah menjadi sasaran program pemberdayaan keluarga
Pendampingan KDRT Tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban KDRT untuk mnyelesaikan masalah yang dihadapi. (PP No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
Pendampingan Sosial Suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan klien dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya
Pendampingan Sosial Korban NAPZA Kegiatan profesional yang dilakukan oleh seseorang baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga yang memiliki kompetensi dan kepedulian sosial untuk mendampingi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam kebijakan pelayanan rehabilitasi sosial. (Permensos No. 56/HUK/2009)
Pendampingan Sosial KUBE Suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan KUBE, LKM-KUBE, dan masyarakat sekitarnya, dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya
Pendataan Kesejahteraan Sosial Rangkaian kegiatan yang direncanakan secara sistematis berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data dan informasi kesejahteraan sosial
Penderita AIDS Seseorang yang sudah terinfeksi HIV dan sudah menunjukkan gejala-gejala AIDS (antara lain gejala lemah, adanya berbagai infeksi di kulit, paru-paru, radang tenggorokan dan gejalalain-lain akibat infeksi kuman-kuman biasa, yang biasanya ditolak oleh daya kekebalan atau imun tubuh manusia
Penderita HIV Seseorang yang telah positif terinfeksi virus HIV, akan tetapi belum menunjukkan gajala-gejala penyakitnya (masih nampak sehat)
Penelitian dan Pengembangan Sosial Kegiatan penyelidikan secara ilmiah, sistematik untuk menemukan data atau menguji kebenaran suatu hipotesa sehingga dapat dijadikan dasar untuk perumusan suatu teori atau pengembangan teknologi pelayanan sosial
Pengangkatan Anak Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak-anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. (PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengankatan Anak)
Pengarus-utamaan Gender Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional
Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pengganti Bentuk pelayanan sosial anak terlantar di luar panti sosial kepada anak yang mempunyai masalah dengan cara menempatkan anak pada keluarga pengganti terpilih agar anak mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya
Pengembangan Asset Suatu usaha pemberdayaan sosial ekonomi fakir miskin melalui pengembangan kepemilikan asset kemiskinan dan kesejahteraan, antara lain ditentukan oleh seberapa besar seseorang memiliki asset ( yakni stock kekayaan baik dalam bentuk finansial seperti tabungan, modal usaha, saham, maupun material seperti tanah, rumah, tempat usaha, kendaraan, dan hewan ternak). Maka pengentasan kemiskinan perlu diupayakan melalui peningkatan jumlah dan volume asset fakir miskin
Pengembangan Kualitas Pelayanan Sosial Berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis dalam rangka menghasilkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih baik melalui pengkajian terhadap kebijakan sosial, pengembangan model pelayanan dan evaluasi terhadap program pelayanan kesejahteraan sosial. (Kepmensos No. 10/Huk/2007)
Pengembangan Masyarakat Suatu proses dimana masyarakat baik sebagai individu maupun perwakilan kelompok bekerjasama untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan sosial, merencanakan cara-cara memenuhi kebutuhan tersebut, serta memobilisasi sumber-sumber yang diperlukan yang ada didalam masyarakat tersebut dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi sosial
Pengemis Orang-orang yang mendapat penghasilan ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain
Pengguliran Dana Serangkaian kegiatan untuk menambah modal usaha, memperluas usaha dan mendistribusikan modal usaha kepada pihak lain yang membutuhkan
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)
Penghubung (Liasion) Peran pekerja sosial dalam menghubungkan residen dengan keluarga, orang tua dan lembaga
Pengiriman (dalam kasus Perdagangan Orang) Tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. ( UU No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
Pengumpulan Sumbangan Setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian,pendidikan dan bidang kebudayaan. (PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan)
Pengumpulan Uang atau Barang Setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental agama/kerohanian, jasmani, dan kebudayaan
Pengungsi Orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. (UU No. 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana)
Pengungsi Internal Orang yang keluar dari tempat asalnya dan tidak ingin atau tidak dapat kembali atau hilangnya perlindungan seseorang, karena alasan Terancam kehidupan dan keamanannya sebagai akibat dari konflik bersenjata dan bentuk kekerasan lain yang menyebabkan kekacauan di masyarakat umum atau rasa takut akan adanya ancaman perbedaan ras, agama, suku bangsa, dan anggota kelompok/golongan sosial atau politik tertentu atau kekkerasan lain yang menyebabkan kekacauan di masyarakat (Keppres No. 3 tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi)
Penitipan Anak yang selanjutnya disebut dengan Taman Penitipan Anak (TPA) Lembaga pelayanan sosial anak yang memberikan pelayanan holistik dan integratif kepada anak balita yang berusia diatas tiga bulan sampai dengan sebelum lima tahun berupa perawatan dan pengasuhan, pemenuhan gizi, bimbingan sosial, mental spiritual, stimulasi edukatif, permainan anak dan rekreasi
Penjajagan Awal (dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil) Tindak lanjut dari pemetaan sosial untuk mengetahui lebih dalam dan lengkap tentang profil komunitas adat terpencil berikut lingkungan sosialnya
Penjeratan Hutang (dalam kasus Perdagangan Orang) Perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang. (UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
Penyalahguna Napza Orang yang menggunakan napza tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter serta melanggar hukum. (UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika)
Penyalahguna Narkoba Pemakai obat secara tetap/sporadik, yang bukan untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tidak sesuai dengan penggunaan medis yang diakui
Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. (Permensos no 56/HUK/2009)
Penyalahgunaan NAPZA Penggunaan NAPZA tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter serta melanggar hukum
Penyalahgunaan Narkoba Pemakaian obat secara tetap/sporadik, yang bukan untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan tidak sesuai dengan penggunaan medis yang diakui
Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Pemakaian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan maksud bukan untuk tujuan pengobatan dan atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. (Permensos No.56/HUK/2009)
Penyaluran Tahapan kegiatan akhir dari proses pelayanan dan rehabilitasi dengan cara a) mengembalikan klien kepada orang tua/wali/keluarga terdekat, b) menempatkan klien pada sistem pelayanan lanjutan seperti lembaga latihan ketrampilan, lembaga pendidikan atau menempatkan klien pada lapangan pekerjaan, c) menempatkan klien pada keluarga pengganti
Penyandang Cacat Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiridari a. Penyandang cacat fisik, b. Penyandang cacat mental, c. Penyandang cacat fisik dan mental. (UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat)
Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis Seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis, seperti kusta, TBC paru, yang dinyatakan secara medis telah sembuh. (UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat)
Penyandang Cacat Fisik Seseorang yang menderita kelainan pada tulang dan/atau sendi anggota gerak dan tubuh, kelumpuhan pada anggota gerak tulang, tidak lengkapnya anggota gerak atas dan bawah, sehingga menimbulkan gangguan atau menjadi lambat untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. (UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat)
Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Seseorang yang menderita kelainan fisik dan mental sekaligus, atau cacat ganda, seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. (UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat)
Penyandang Cacat Mata (Tuna Netra) Seseorang yang buta kedua matanya atau kurang awas (low vision) sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. (UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat)
Penyandang Cacat Mental Sesorang yang menderita kelainan mental/jiwa sehingga orang tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain seusianya atau yang tidak dapat mengikuti perilaku biasa sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Penyandang cacat mental terdiri dari :penyandang cacat mental eks psikotik dan penyandang cacat mental retardasi. (UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat)
Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik Seseorang yang mengalami kedaaan kelainan jiwa yang disebabkan oleh faktor organik, biologis maupun fungsional yang mengakibatkan perubahan dalam alam pikiran akan perasaan dan alam perbuatan seseorang. (UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat)
Penyandang Cacat Mental Retardasi Seseorang yang mengalami kelainan mental (kelemahan kemampuan berfikir) yang dapat menggangu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. (UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat)
Penyandang Cacat Rungu/Wicara Seseorang yang tidak dapat mendengar dan berbicara dengan baik sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. (UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non potensial Warga masyarakat baik individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosialnya secara layak bagi kemanusiaan karena faktor kecacatan, tidak potensial, dan penyakit kronis, sehingga kehidupannya secara terus menerus tergantung pada bantuan orang lain
Penyandang Masalah Tuna Susila Seseorang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah sesuai ketentuan UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan dengan mengharapkan imbalan baik berupa uang, materi, maupun jasa termasuk dalam pengertian ini germo/mucikari, wanita tuna susila dan sejenisnya. (lihat pelacur)
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. (UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)
Penyelenggaraan Pemulihan Segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban KDRT. (PP No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga)
Penyelenggaraan Penangulangan Bencana Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (UU No. 24 tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana)
Penyuluh Sosial Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang (Peraturan bersama Mensos dan BKN No. 41/HUK-PPS/2008 dan No. 13 Tahun 2008)
Penyuluhan Sosial Suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial (Peraturan bersama Mensos dan BKN No. 41/HUK-PPS/2008 dan No. 13 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Dan Angka Kreditnya)
Perdagangan Orang Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahguanaan kekuasaan atau posisi rentan sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
Peredaran gelap Narkotika Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan secara tindak pidana narkotika ( UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika)
Peredaran Gelap Narkotika Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika ( UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika)
Perekrutan (dalam kasus Perdagangan Orang) Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, mebawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. ( UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
Peringatan Dini Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. (UU No.24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana)
Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Atau Hari Sosial Merupakan upaya untuk mengenang, menghayati dan meneladani semangat persatuan kesatuan, kegotongroyongan dan kekeluargaan rakyat Indonesia yang secara bahu-membahu mempertahankan kedaulatan bangsa atas pendudukan kota Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia oleh tentara Belanda pada tahun 1948
Perintah Perlindungan Penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan pada korban. (UU No. 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).
Perintis Kemerdekaan Mereka yang telah berjuang mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, diakui dan disahkan sebagai perintis kemerdekaan dengan surat Keputusan Menteri Sosial RI
Perlindungan Anak Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
Perlindungan KDRT Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. (UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)
Perlindungan Keluarga Program yang di disain untuk keluarga yang mengalami krisis dimana anak-anak mereka berisiko ditelantarkan atau terpisah dari keluarga dan (sedang) ditempatkan di pengasuhan di luar keluarganya atau pengasuhan alternatif, seperti didalam panti pengasuhan anak
Perlindungan Khusus Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik, dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. (UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)
Perlindungan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Upaya perlindungan terhadap hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan dan turut serta dalam sistem pemerintahan
Perlindungan Sementara Perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dan pengadilan. (UU No. 23 tahun 2004 Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)
Perlindungan Sosial Semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. (UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial)
Petugas Penyelenggara Pemulihan KDRT Tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping dan/atau pembimbing rohani. (PP No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
Pialang Sosial (broker) Peran pekerja sosial dalam menghubungkan residen yang membutuhkan pelayanan dengan sumber-sumber yang menyediakan pelayanan yang dibutuhkan, termasuk prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, menciptakan sumber yang belum tersedia, menghemat sumber untuk kepentingan jangka panjang
PLEASE CHANGE THIS ENTRY! MISTAKE
PNPM Mandiri Program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan,dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan
Potensi dan Sumber Daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Nilai kepahlawanan, kejuangan dan keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal, peran serta organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga kesejahteraan sosial), masyarakat, karang taruna, pekerja sosial, masyarakat), tanggung jawab sosial dunia usaha, penggalangan dana sosial, dan ketersediaan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial. (UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraaan Sosial)
Potensi dan Sumber Penanggulangan NAPZA Segala sesuatu baik yang dapat dilihat (tangible) maupun tidak dapat dilihat (intangible) digunakan oleh individu, kelompok maupun masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, memelihara dan mengembangkan hasil pemulihan (after care) korban penyalahgunnan NAPZA
Potensi Kesejahteraan Sosial Individu, kelompok organisasi, dan lembaga yang belum memiliki dan atau belum memperoleh pelatihan dan atau pengembangan di berbagai aspek pembangunan kesejahteraan social sehingga keberadaannya belum dapat didayagunakan secara langsung untuk mendukung pembangunan Kesejahteraan Sosial
Pranata Sosial Suatu sistem nilai dan norma yang mengatur tata hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat, meliputi lembaga atau institusi yang bersifat formal dan informal, nilai dan norma sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku serta jaringan sosial diantara anggotanya
Pre Contemplation Tahap dimana pecandu umumnya belum mau mengakui bahwa perilaku penggunaan zatnya merugikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya
Preparation Tahap dimana individu mempersiapkan diri dari pola penggunaan zatnya
Private Adoption Pengangkatan anak secara langsung
Pro Kesejahteraan Sosial KUBE Program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan melalui pendekatan kelompok usaha bersama
Program Keluarga Harapan (PKH) Program memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan.
Prothese Ilmu pengetahuan teknik dalam bidang medis yang menguraikan tentang cara pemeriksaan, pengukur, pengegipan, pembuatan, dan pengepasan dari alat-alat pengganti anggota gerak yang hilang
Psikotropika Zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. (UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika)
Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Lembaga keuangan yang menyalurkan dana kepada keluarga fakir miskin (usaha kecil) dengan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan sesuai dengan syariat islam
Pusat Krisis Terpadu (PKT) Lembaga pelayanan sosial anak korban trafiking yang dilaksanakan secara terpadu antar segmen yang terkait dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban trafiking. (pedoman Pecegahan Trafiking Anak, Yanrehsos Tahun 2004)
Pusat Layanan Terpadu Lanjut Usia Pusat kegiatan pemberian pelayanan bagi lanjut usia yang mengalami tindak kekerasan dan/atau perlakuan salah
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Tempat dilaksanakannya pelayanan korban kekerasan baik di rumah sakit umum maupun rumah sakit POLRI. (Kesepakatan bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan,Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian RI no. 14 tahun 2002, Kepmensos no.75/Huk 2002, B/3048/10/2002)
Pusat Santunan Dalam Keluarga (Pusaka) Pelayanan terhadap lanjut usia kurang mampu/terlantar dengan memberikan pelayanan permakanan siap saji/siap santap dan pembimbing rohani serta sosial, guna pemenuhan kebutuhan hidupnya secara layak
Pusat Trauma (Trauma centre) Lembaga rehabilitasi psikososial dan pemulihan kondisi traumatis sebagai akibat tindak kekerasan



Istilah:   


Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Copyright (C) 2009 Pusdatin Kesos
Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.046678 Seconds