PROSEDUR PENGUSULAN PERINTIS KEMERDEKAAN


 

I. PENGERTIAN

  1. Perintis Kemerdekaan; Adalah mereka yang telah berjuang mengantarkan bangsa Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan, diakui dan disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia.

  2. Janda/Duda Perintis Kemerdekaan; Adalah isteri atau suami yang ditinggal meninggal dunia oleh Perintis Kemerdekaan dan telah disahkan sebagai Janda/Duda Perintis Kemerdekaan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial RI.


II. SUMBER HUKUM

  1. UU No. 5 Prps Tahun 1964 Tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan.
  2. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
  3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  4. PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
  5. Keputusan Menteri Sosial RI No. 12/HUK/1996 tentang Prosedur Pengakuan Penetapan sebagai Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.
  6. Keputusan Menteri Sosial RI No. 53/HUK/1998 tentang ketentuan-ketentuan mengenai penetapan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.

III. KRITERIA

  1. Mereka menjadi pemimpin pergerakan yang menbangkitkan kesadaran kebangsan/ kemerdekaan.
  2. Mereka yang pernah mendapat hukuman dari Pemerintah Kolonial karena giat dan aktif dalam Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan.
  3. Anggota Angkatan Bersenjata dalam ikatan kesatuan secara teratur yang gugur dan yang mendapat hukuman sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan karena berjuang melawan Pemerintah Kolonial.
  4. Mereka yang terus menerus aktif menentang Pemerintah Kolonial sampai Proklamasi Kemerdekaan Insonesia tanggal 17 Agustus 1945.

IV. PERSYARATAN ADMINISTRASI

  1. PERINTIS KEMERDEKAAN

    Warga Negara Indonesia yang berakhlak dan berbudi luhur.
    Permohonan diajukan kepada Menteri Sosial RI di atas kertas bermaterai cukup dengan Lampiran:

    1. Mengisi formulir pengajuan sebagai Calon Peritis Kemerdekaan yang   diketahui oleh Lurah dan Camat setempat.
    2. Riwayat perjuangan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi teman seperjuangan yang telah ditetapkan sebagai Perintis Kemerdekaan dan diketahui oleh Ketua Cabang PPki/ Pemda setempat.
    3. Surat pernyataan kesaksian dibuat diatas kertas bermaterai cukup.
    4. Apabila didaerah tidak ditemukan saksi yang sudah menjadi Perintis Kemerdekaan, maka kesaksian diambil sumpahnya oleh instansi yang berwenang tentang kebenaran perjuangan Calon Perintis Kemerdekaan.
    5. Foto copy surat/akte/keterangan nikah yang dilegalisir oleh KUA/Pengadilan Agama setempat ( Kelurahan/Kecamatan).
    6. Foto copy kartu keluarga yang dilegalisir oleh Pemda setempat (Kelurahan/Kecamatan).
    7. Surat Keterangan Kelakuan Baik/Bebas G30 S/ PKI dari Kepolisian setempat.
    8. Pas foto berwarna atau hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 10 (sepuluh) buah tanpa tutup kepala dan kacamata.
    9. Surat rekomondasi dari Bupati/ Walikota setempat.
    10. Surat pengantar dan instansi berwenag/ Pemda setempat.
    11. Surat keterangan/tanda bukti yang telah purna bakti/pension bagi PNS/TNI/POLRI dan kartu identitas pension (KARIP) yang telah dilegalisir oleh PT.TASPEN setempat.
  2. JANDA/ DUDA LIMPAHAN PERINTIS KEMERDEKAAN

    1. Surat permohonan sebagai Janda/Duda Limpahan Perintis Kemerdekaan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri Sosial RI diatas kertas bermaterai cukup.
    2.  Surat kematian/meninggalnya Perintis Kemerdekaan dari Pemda setempat.
    3. Surat Keputusan Perintis Kemerdekaan asli.
    4. Foto copy/akte/keterangan nikah yang dilegalisir oleh KUA /Pengadilan Agama setempat (Lurah dan Camat).
    5. Surat Pembayaran terakhir dan PT. TASPEN.
    6. Surat kelakuan baik/Bebas G30 S/PKI dan Kepolisian setempat.
    7. Surat Keterangan satu – satunya janda dan tidak kawin lagi dari Pemda setempat (Lurah dan Camat).
    8. Bagi duda, surat keterangan satu – satunya duda dan tidak kawin lagi dari Pemda setempat (Lurah dan Camat).
    9. Pas foto berwarna atau hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 7 buah tanpa tutup kepala dan kacamata.
    10. Surat pengantar dari Instansi Sosial Pemerintah Propinsi setempat.
    11. Apabila Janda/Duda Limpahan Perintis Kemerdekaan telah menikah lagi maka hak tunjangan Janda/Duda Perintis Kemerdekaan dinyatakan gugur.

V. TATA CARA PENGUSULAN

  1. CALON PERINTIS KEMERDEKAAN
    1. Pemohon mengajukan permohonan sebagai Perintis Kemerdekaan yang ditujukan kepada Menteri Sosial melalui Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
    2. Instansi Sosial/Pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan penelitian berkas usulan yang diajukan pemohon, apabila berkas usulan tidak/belum memenuhi persyaratan, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan apabila telah memenuhi persyaratan maka berkas permohonan diteruskan kepada Instansi Sosial/Pemerintah Propinsi setelah memperoleh rekomendasi dan Bupati/Walikota.
    3.  Instansi Sosial/Pemerintah Provinsi mengadakan penelitian berkas usulan yang diusulkan oleh Instansi Sosial/Pemerintah Kabupaten/Kota, apabila usulan tersebut tidak/belum memenuhi kriteria dan persyaratan maka harus dikembalikan untuk dilengkapi dan apabila telah memenuhi persyaratan dan kriteria maka usulan diteruskan kepada Menteri Sosial c.q Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
    4.  Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mengadakan penelitian administrasi berkas usulan calon Perintis Kemerdekaan.
    5. Apabila berkas usulan tidak/belum lengkap maka kepada pemohon dengan tembusan Instansi Sosial/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melengkapi persyaratan dan apabila telah lengkap maka berkas tesebut diteruskan ke Sidang Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (BP3K2).
    6. Dalam persidangan Badan Pertimbangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (BP3K2) dapat dihadirkan para saksi atau tokoh Perintis Kemerdekaan yang mengetahui riwayat perjuangannya untuk memperkuat data sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
    7. Untuk menetapkan kebenaran data – data Calon Perintis Kemerdekaan, Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial dan anggota BP3K2 dapat melakukan pengecekan ke Lapangan.
    8. Keputusan/hasil Sidang BP3K2 tersebut dilaporkan oleh ketua BP3K2 kepada Menteri Sosial. Bagi yang memenuhi syarat dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Pengakuan sebagai Perintis Kemerdekaan. Bagi yang tidak memenuhi syarat ditertibkan surat pemberitahuan penolakan oleh Eselon I kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait.
    9. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mengirimkan Surat Keputusan Penolakan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada instansi terkait.
    10. Calon Perintis Kemerdekaan yang ditolak diberikan kesempatan 1 (satu) kali naik banding dengan melampirkan :
      • Surat Pengantar dari Instansi Sosial Provinsi
      • Melengkapi/memperbaiki riwayat perjuangan dan disaksikan 2 orang teman seperjuangan yang telah ditetapkan sebagai Perintis Kemerdekaan
      • Rekomendasi Gubernur
      • Melampirkan foto copy surat penolakan

  2. JANDA DAN DUDA PERINTIS

    1. Pemohon mengajukan permohonan sebagai janda/duda Perintis Kemerdekaan yang ditunjukan kepada Menteri Sosial
    2. Instansi Sosial/Pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan penelitan berkas – berkas pemohonan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
    3. Jika persyaratan telah lengkap Instansi Sosial/Pemerintah Kabupaten/Kota meneruskan usulan tersebut kepada Instansi Sosial Provinsi.
    4. Jika persyarakat telah lengkap Instansi Sosial Provinsi meneruskan usulan dimaksud kepada Kementerian Sosial c.q Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial disertai surat pengantar.
    5. Jika berkas telah lengkap dan telah memenuhi ketentuan yang ada, Surat Keputusan Janda/Duda limpakan Perintis Kemerdekaan dapat diterbitkan.
    6. Surat Keputusan Janda/Duda limpahan Perintis Kemerdekaan cukup ditanda tangani oleh Pejabat Eselon I yang terkait atas nama Menteri Sosial.


VI. BAGAN TATACARA PENGUSULAN

BAGAN



<<< prev<<<  ||  >>>Next >>>
Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.037717 Seconds