Selasa, 18 April 2017 17:00:07 WIB

KEGIATAN IMPLEMENTASI SPIP DALAM PENILAIAN RESIKO DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN

admin_fm

 

Bandung, UHH Setditjen PFM - Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin mengadakan Kegiatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Penilaian Resiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin di Hotel Grand Pasundan tanggal 11/4/2017 sd 13/4/2017, dimana acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Sekretariat Ditjen PFM, Direktorat PFM Perdesaan, Direktorat PFM Pesisir, PPK dan PAN, Biro Organisasi dan Kepegawaian serta Biro Hukum. 

 

Acara dibuka oleh Kabag Umum, Hukum dan Humas Setditjen PFM, Nurul Farijati mewakili Sekretaris Ditjen PFM. Dalam acara tersebut dihadiri oleh beberapa orang Narasumber, yaitu Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dadang Iskandar, Kasubdit Pengawasan LP Bidang Kesejahteraan Rakyat Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, R. Purwoko Prihtjahjono dan Auditor Muda Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Amiruddin Arif.


Dalam pembukaan Kabag Umum, Hukum dan Humas Setditjen PFM, Nurul Farijati menyatakan bahwa Ditjen PFM sebagai salah satu UKE I di Kementerian Sosial harus memiliki sistem pengendalian intern pemerintah/SPIP sebagai fungsi kontrol organisasi. 


Menurut Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dadang Iskandar menjelaskan kendala-kendala dalam penerapan SPIP masih terkendala karena beberapa hal, yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana, Personil Satuan Tugas, Design SPIP, Keseriusan Pegawai.


“Tujuan SPIP adalah untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggara pemerintahan, agar andal dalam laporan keuangan, untuk pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”, ujar Inspektur Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.


Sementara Kasubdit Pengawasan LP Bidang Kesejahteraan Rakyat Deputi PIP Bidang Polhukam PMK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, R. Purwoko Prihtjahjono menjelaskan bahwa pola kerja yang baik adalah dengan melakukan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan.

<>
Share

Berita Terkait : DitJen Penanganan Fakir Miskin

 PERESMIAN POSKO GERTAK DI TRENGGALEK
 BIMBINGAN TEKNIS PENDAMPINGAN SOSIAL BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KOTA SURABAYA
 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AUDITED DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN
 KEGIATAN IMPLEMENTASI SPIP DALAM PENILAIAN RESIKO DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN
 Rapat Koordinasi Pendataan Penanganan Fakir Miskin dan Peluncuran e-Warong KUBE PKH di Provinsi Bangka Belitung.
Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.181759 Seconds