Rabu, 19 Oktober 2016 14:50:15 WIB

Peningkatan Kinerja Petugas LK3 dalam penanganan Masalah Psikososial

priadi

 

 

Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (Dit. PSPKKM) melalui Subdit LK3 dan Peduli Keluarga telah melaksanakan Peningkatan Kinerja Petugas LK3 dalam penanganan Masalah Psikososial di tiga lokasi yaitu Batam untuk wilayah Barat (23-26 Agustus 2016), Makassar untuk wilayah Timur (20-23 September 2016) dan Sleman untuk wilayah Tengah (11-14 Oktober 2016).

 

Masing-masing kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari dengan menghadirkan narasumber dan fasilitator yang berasal dari Universitas Atmajaya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Pusat Krisis Universitas Indonesia (Puskris UI), Yayasan Pulih, Jaringan Rehabilitasi Psikososial Indonesia (JRPI), dan Ikatan Profesi Pekerja Sosial Indonesia (IPSPI) DKI Jakarta.

 

Peserta kegiatan merupakan tim profesi (Pekerja Sosial dan Psikolog) LK3 yang berasal dari Kabupaten/Kota yang telah mengalokasikan anggaran pembinaan dan operasional LK3 melalui APBD Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan  sebagai upaya meningkatkan pemahaman Tim Profesi LK3 tentang konsep dasar dan kompetensi psikososial. Kegiatan tersebut juga merupakan sarana memadukan berbagai gagasan, wawasan, skill, pengalaman (bestpractice) berdasarkan perjalanan layanan LK3 masing-masing peserta.

 

Selain peserta undangan, tercatat 3 (tiga) kepala dinas/instansi sosial menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan dimaksud yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Kaur. Berdasarkan data yang disampaikan oleh 99 LK3 peserta Undangan, tercatat 3.252 kasus telah dan sedang ditangani LK3 sepanjang tahun 2016. Masalah yang sering dikeluhkan oleh keluarga atau masyarakat yang datang ke LK3 dapat dikelompokan sebagai berikut: Kasus penelantaran (14,8%), Kenakalan (ABH) atau kriminal (dewasa) (11,8%), keterpisahan dengan keluarga atau pasangan (7,8%), Pelecehan atau kekerasan seksual (9,2%), KDRT (9,8%), kesulitan ekonomi (13,5%), keluarga dengan penyandang disabilitas atau yang memiliki penyakit kronis (11,7%), pekerja migran bermasalah (1,1%), Penyalahgunaan NAPZA (2,4%), dan permasalahan eks napi (0,5%). Sementara 17,6% masalah lainnya seperti penanganan eks Gafatar beserta keluarganya dan perbantuan sarana lingkungan, serta belum terekapitulasinya dengan baik masalah yang ditangani oleh petugas LK3 sesuai jenis permasalahannya.

 

Lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) menuntut komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih serius dalam melakukan pembinaan LK3 kedepannya. Dalam Undang-undang tersebut, LK3 termasuk dalamm urusan pemerintah konkuren yang menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana termuat dalam lampiran matrik I huruf F bidang sosial sub bidang Pemberdayaan Sosial. Didalamnya LK3 masuk sebagai Potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan termasuk lembaga yang memberikan layanan publik. Hingga saat ini kita masih menunggu proses disahkannya Peraturan Pemerintah berkenaan dengan urusan konkuren dari undang-undang pemda tersebut.(Ard)

<>
Share

Berita Terkait : Ditjen Pemberdayaan Sosial

 Peningkatan Kapasitas Petugas Sosial KAT Tahun 2017
 Kegiatan Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
 Temu Penyelenggara Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
 Mensos Hadiri Temu Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB)
 Kegiatan Bimbingan Teknis dalam Mengelola Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) Lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial
Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.186050 Seconds