VISI :

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT


     
 
Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk kedalam kategori PMKS menjadi berkesejahteraan sosial pada tahun 2014.
 
     
 
Kondisi ini merupakan tujuan yang realistis yang dapat dicapai selama periode lima tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Kondisi dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual,dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.
 
     
 
Secara konstitusional, visi ini merupakan jawaban terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 di mana Fakir Miskin dan Anak Telantar dipelihara oleh Negara. Undang Undang Dasar 1945 tidak memberikan penjelasan bagaimana cara mensejahterakan fakir miskin dan anak telantar,hanya mewajibkan kepada Negara untuk memberikan proteksi terhadap fakir miskin dan anak telantar, di mana kedua kelompok sasaran ini termasuk kedalam PMKS. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjawab pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS termasuk di dalamnya fakir miskin dan anak telantar.
 
     
 
MDGs merupakan kesepakatan komunitas internasional terhadap penurunan angka kemiskinan di mana Indonesia ikut menandatanganinya. Dengan Konstitusi negara yang didukung oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 memperkuat Indonesia untuk mewujudkan komitmen MDGs tersebutyang ditujukan bagi PMKS. Kesejahteraan sosial bagi PMKS dimaksud dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan sesuai dengan MDGs.
 
     
 
Dengan demikian, visi Kementerian Sosial sebagaimana tersebut di atas memiliki relevansi yang kuat dengan Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang Undang lainnya, serta MDGs yang harus dicapai pada tahun 2015. Oleh karena itu perlu ada komitmen kuat dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi tersebut.
 

MISI :


   
Sebagai kementerian, Kementerian Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, Kementerian Sosial menetapkan misi sebagai berikut:

   

 

1  
Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;

     
2  
Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;

     
3  
Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sebagai metode penanggulangan kemiskinan;

     
4  
Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan;

     
5  
Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan,dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial;

     
6  
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

     

PROGRAM :


  1. | Program Rehabilitasi Sosial |
  2. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
  3. | Program Pemberdayaan Sosial |
  4. | Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial |
  5. | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lain Kementerian Sosial |
  6. | Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara |


Program-program pembangunan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial tahun 2010-2014 diarahkan bagi PMKS, yang ditempuh melalui enam program prioritas dengan indikator dampak (impact) yang ingin dicapai diarahkan kepada: (i) peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, (ii) peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan (iii) peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2010-2014, cross cutting issues mengenai keadilan dan kesetaraan gender akan mendapat perhatian karena memberikan Kontribusi positif terhadap keberhasilan program yang berkelanjutan

 

TUJUAN :


   
Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial tahun 2010-2014 adalah:

   

 

1  
Melindungi PMKS dari segala risiko sosial, perlakukan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;

     
2  
Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;

     
3  
Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan risiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);

     
4  
Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidak mampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;

     
5  
Terjaminnya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;

     
6  
Terjaminnya penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks - penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;

     
7  
Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;

     
8  
Tersedia, terjangkau, dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi PMKS di semua provinsi, kabupaten dan kota.

   

Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.083356 Seconds