Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial - PMKS Tahun 2008


BAB I
PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Kondisi negara Indonesia pasca krisis moneter dan ekonomi global dan lokal ternyata belum pulih secara nyata. Hal ini tercermin belum membaiknya kondisi kehidupan masyarakat akibat dampak krisis yang lalu. Dampak krisis moneter dan ekonomi pada semua bidang kehidupan telah membuat kondisi masalah kesejahteraan sosial semakin kompleks dan berkembang, selain masalah kemiskinan, variabel dan bobot permasalahan kesejahteraan sosial lainnya cenderung meningkat. Masalah sosial dilihat dari perkembangannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 1) masalah sosial konvensional yang masih mendominasi terutama kemiskinan dan ketelantaran, kecacatan, keterasingan dan ketertinggalan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, serta akibat bencana. 2) Masalah sosial "kontemporer" yang terkait dengan kelangsungan kehidupan sosial seperti korban tindak kekerasan, korban penyalahgunaan Napza, perlu memperoleh perhatian yang serius dan berkelanjutan.

Dari kondisi tersebut diatas, pemerintah sangat memerlukan dukungan data dan informasi PMKS yang cepat, tepat, dan akurat sebagai dasar dalam mengambil keputusan, dan perencanaan. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagai unit yang mempunyai tugas menyajikan data dan informasi, menerbitkan buku Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2008.

Sistematika penyajian ini dibagi dua bagian, pertama data dan informasi yang bersifat nasional dan kedua data dan informasi di masing-masing propinsi.

Data yang disajikan mencakup 22 (duapuluh dua) jenis PMKS karena perubahan nomenklatur PMKS, yaitu :

  1. Anak korban Tindak Kekerasan, Wanita Korban Tindak Kekerasan, Lanjut Usia Korban Tindak Kekerasan menjadi Korban Tindak Kekerasan saja.
  2. Anak Cacat dan Penyandang Cacat eks Penyakit Kronis digabung menjadi Penyandang Cacat saja
  3. Nomenklatur Masyarakat Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana dihilangkan
  4. Nomenklatur Eks Narapidana menjadi Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)
  1. Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Buku Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2008 adalah untuk menyajikan data dan informasi penyandang masalah kesejahteraan sosial secara nasional dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Tujuan :

  1. Tersedianya database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
  2. Sebagai sumber referensi dalam perencanaan program pembangunan kesos
  3. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan

BAB II
PENGERTIAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS)

  1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial.

Saat ini Departemen Sosial menangani 22 jenis PMKS, yaitu sebagai berikut :

  1. Anak Balita Telantar, adalah anak yang berusia 0-4 tahun karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan : miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya, meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani dan sosial.
  2. Anak Telantar, adalah anak berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh/pengampu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
  3. Anak Nakal, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, serta mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.
  4. Anak Jalanan, adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.
  5. Wanita Rawan Sosial Ekonomi, adalah seorang wanita dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
  6. Korban Tindak Kekerasan, adalah seseorang yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.
  7. Lanjut Usia Telantar, adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
  8. Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan penyandang cacat mental.
  9. Tuna Susila, adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dangan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
  10. Pengemis, adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
  11. Gelandangan, adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
  12. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK) adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
  13. Korban Penyalahgunaan NAPZA, adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
  14. Keluarga Fakir Miskin, adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
  15. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, adalah keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratanyang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
  16. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami -istri kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar .
  17. Komunitas Adat Terpencil, adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya,sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.
  18. Korban Bencana Alam, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Termasuk dalam korban bencana alam adalah korban bencana gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran permukiman, kecelakaan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah industri (kecelakaan kerja).
  19. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi, adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
  20. Pekerja Migran Telantar, adalah seseorang yang bekerja di luar tempat asalnya dan menetap sementara di tempat tersebut dan mengalami permasalahan sosial sehingga menjadi telantar.
  21. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), adalah seseorang yang dengan rekomendasi profesional (dokter) atau petugas laboratorium terbukti tertular virus HIV sehingga mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup telantar.
  22. Keluarga Rentan, adalah keluarga muda yang baru menikah (sampai dengan lima tahun usia pernikahan) yang mengalami masalah sosial dan ekonomi (berpenghasilan sekitar 10% di atas garis kemiskinan) sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
  1. Sumber Data

Buku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2008 disusun dengan sumber data :

  1. Dinas/ Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan jenis PMKS : Anak Balita Telantar, Anak Telantar, Anak Nakal, Anak Jalanan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Tindak Kekerasan, Lanjut Usia Telantar, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Komunitas Adat Terpencil, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial atau Pengungsi, Pekerja Migran Telantar, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Keluarga Rentan.
  2. BPS, dengan jenis PMKS : Keluarga Fakir Miskin
  3. Penyandang Cacat dengan Klasifikasi International Classification of Funtioning (ICF) di 5 Provinsi : DKI Jakarta, Banten, DI. Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

BAB III
METODOLOGI PENDATAAN

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan dengan metode survey dan sensus di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia yang dilakukan oleh masing-masing Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang berwenang dalam pendataan PMKS. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam Pengumpulan data PMKS adalah :

  1. Pendekatan Keluarga

Pendekatan secara keluarga dilakukan untuk menjaring data 8 (delapan) jenis PMKS, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

  1. Wilayah pendataan per desa/kelurahan dibagi habis kepada semua petugas pendata
  2. Melakukan identifikasi nama dan jumlah keluarga pada masing-masing Rukun Tetangga (RT) untuk menghindari responden ganda atau yang tidak terdata.
  3. Pendataan dilakukan secara sensus dari “rumah ke rumah” dengan sasaran responden kepala keluarga atau yang mewakili.

Untuk 8 (delapan) jenis PMKS ini terdiri dari :

  1. Anak Balita Telantar
  2. Anak Telantar
  3. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
  4. Lanjut Usia Telantar
  5. Penyandang Cacat
  6. Keluarga Fakir Miskin
  7. Keluarga yang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni
  8. Keluarga Rentan
  1. Pendekatan Kelembagaan

Pada pendekatan kelembagaan sumber data atau responden adalah instansi sosial di tingkat kabupaten/kota, dan dilakukan rekapitulasi oleh dinas/instansi sosial provinsi. Pendekatan kelembagaan ini untuk menjaring data 14 jenis PMKS, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

  • Melakukan pendekatan dengan Dinas/Instansi Sosial, Instansi terkait setempat untuk memperoleh informasi awal mengenai jumlah dan lokasi keberadaan lembaga terkait yang ada di desa/kelurahan wilayah tugas pendata
  • Setelah diperoleh informasi awal, petugas melakukan Pendataan secara langsung PMKS terkait

Untuk 14 (empat belas) jenis PMKS ini terdiri dari :

  1. Anak Nakal
  2. Anak Jalanan
  3. Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah
  4. Tuna Susila
  5. Pengemis
  6. Gelandangan
  7. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)
  8. Korban Penyalahgunaan Napza
  9. Komunitas Adat Terpencil
  10. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
  11. Korban Bencana Alam
  12. Korban Bencana Sosial
  13. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
  14. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
  1. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data

Proses Pengumpulan dan pengolahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilakukan dengan metode survey dan sensus di seluruh kabupaten/Kota di Indonesia sebagai berikut :

  1. Pendataan pada responden untuk 22 jenis PMKS sesuai dengan pendekatan yang digunakan pada tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh petugas pendata dari Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota selanjutnya pengolahan data dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota masing-masing.
  2. Kemudian Pengolahan data dari tingkat Kabupaten/Kota dilakukan di Dinas/Instansi Sosial Provinsi sehingga tersedia rekapitulasi data PMKS tingkat Provinsi
  3. Selanjutnya dilakukan pengolahan data (tabulasi) di tingkat pusat yang berasal dari rekapitulasi data PMKS tingkat Provinsi.

BAB IV
REKAPITULASI DAN DISTRIBUSI DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

Rekapitulasi PMKS hasil pendataan dari masing-masing Provinsi, kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel data. Secara umum Penyebaran jumlah PMKS dideskripsikan lebih besar di Pulau Jawa hal ini wajar mengingat distribusi penduduk Indonesia lebih besar di Pulau Jawa kondisi ini sejalan dengan data kepadatan penduduk menunjukkan bahwa kepadatan tertinggi adalah Pulau Jawa. Data ini dapat diinterpretasikan bahwa permasalahan sosial merupakan salah satu akibat dari perubahan sosial ternyata menimbulkan akibat atau dampak pada tumbuh dan berkembangnya permasalahan sosial pada tingkat lokal.
Total Kabupaten/Kota yang dilakukan pendataan PMKS di seluruh Indonesia adalah 465 Kabupaten/Kota. Berdasarkan rasio jumlah kabupaten terhadap kota maka jumlah PMKS secara keselurahan lebih banyak terdapat di kabupaten.


REKAPITULASI JUMLAH PMKS TINGKAT NASIONAL PER JENIS PMKS TAHUN 2008

NO

JENIS PMKS

SINGKATAN

JUMLAH

SATUAN

1

Anak Balita Terlantar

ABT

299.127

Jiwa

2

Anak Terlantar

AT

2.250.152

Jiwa

3

Anak Nakal

AN

198.578

Jiwa

4

Anak Jalanan

AJ

109.454

Jiwa

5

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

WRSE

1.177.768

Jiwa

6

Korban Tindak Kekerasan

KTK

190.927

Jiwa

7

Lanjut Usia Terlantar

LUT

1.644.002

Jiwa

8

Penyandang Cacat

PACA

1.544.184

Jiwa

9

Tuna Susila

TS

63.661

Jiwa

10

Pengemis

PNG

35.057

Jiwa

11

Gelandangan

GLD

25.169

Jiwa

12

Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan

BWBLK

115.820

Jiwa

13

Korban Penyalahgunaan NAPZA

NAPZA

80.269

Jiwa

14

Keluarga Fakir Miskin

KFM

3.274.060

KK

15

Keluarga Tinggal di Rumah Tak Layak Huni

RTLH

2.456.521

KK

16

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

KBSP

352.908

Jiwa

17

Komunitas Adat Terpencil

KAT

280.352

Jiwa

18

Korban Bencana Alam

KBA

1.608.829

Jiwa

19

Korban Bencan Sosial

KBS

258.056

Jiwa

20

Pekerja Migran Terlantar

PMT

142.554

Jiwa

21

Orang dengan HIV/AIDS

ODHA

11.483

Jiwa

22

Keluarga Rentan

RENTAN

1.885.014

KK


<<< prev<<<  ||  >>>>Next >>>>
Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.045588 Seconds