Penanggulangan Kemiskinan




| PROGRAM || Program Pemberdayaan Sosial || Penanggulangan Kemiskinan |



     
 
Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidak-berdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan telah menjadi prioritas nasional dalam Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II Tahun 2010-2014. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas termasuk kategori kemiskinan kronis (chronic poverty) yang terjadi terus-menerus atau juga disebut kemiskinan struktural.

 
 
Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk kategori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat sejumlah penduduk yang
dikategorikan mengalami kemiskinan sementara (transient poverty) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam, dan bencana sosial seperti korban konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani secara serius dapat menjadi kemiskinan kronis. Upaya yang dilakukan adalah pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten selambatlambatnya pada tahun 2014. Upaya yang dilakukan untuk mendukung

Kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut mencakup:
  1. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar melalui KUBE.
  2. Penyediaan akses perumahan dan permukiman melalui rehabilitasisosial rumah tidak layak huni;
  3. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha melalui pendampingan dan lembaga pembiayaan.
 

Lingkup tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mengurusi dua persoalan utama yaitu: (1) kemiskinan dengan fokus penduduk miskin yang meliputi fakir miskin dan komunitas adat terpencil yang selain miskin juga mengalami keterpencilan secara geografis yang mengakibatkan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan, kerentanan dengan fokus keluarga rentan, serta keluarga pahlawan/perintis kemerdekaan yang mengalami kerentanan, dan (2) potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam pengelolaan pembangunan berbasis masyarakat (community-based) dengan fokus sumber daya manusia merupakan modal dasar mencakup tenaga kesejahteraan sosial, organisasi dan kelembagaan sosial masyarakat, jaringan kesejahteraan sosial, nilai dasar kesejahteraan sosial, yaitu keperintisan, kejuangan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.

 
 
Secara khusus, Kementerian Sosial memperoleh mandat untuk memastikan pengentasan kemiskinan pada sekurang-kurangnya 50 Kabupaten yang dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Mandat tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan tugas pokok, tanggungjawab dan kewenangan Kementerian Sosial serta 91 meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan kerjasama antar Kementerian dan Lembaga.

 
     











Copyright © oleh Kementerian Sosial RI All Right Reserved.

Tampilkan di: 2011-11-11 (3448 kali dibaca)

[ Kembali ]
Content ©
Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.054348 Seconds