Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara




| PROGRAM || Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara |



     
 
Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial sebagai salah satu unit pengawasan internal pemerintah telah melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perubahan paradigma pengawasan. Pengawasan tidak hanya berperan sebagai “watch dog” semata tetapi juga harus bisa menjadi mitra sebagai early warning signs (pemberi peringatan dini), konsultan dan katalisator bagi pelaku/pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial, sehingga apabila program/organisasi telah menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu “mengawal” arah pembangunan nasional bidang kesejahteraan sosial dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Dan sekaligus mampu berperan dalam memperbaiki/mengoreksi kesalahan dalam upaya memperkecil peluang penyelewengan terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

 
 
Untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan langkah-langkah strategis di bidang pengawasan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial yang efektif, efisien, dan ekonomis, sebagai berikut:

 

  1. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan fungsional, bahwa pelaksanaan pengawasan fungsional harus didasarkan pada suatu standar keahlian dan keterampilan teknis yang memadai serta didukung dengan integritas pribadi yang matang dan independen;
  2. Meningkatkan manajemen dan mengembangkan sistem informasi pengawasan serta menyajikan informasi hasil pengawasan kepada pihakpihak yang berkepentingan;
  3. Mendorong terlaksananya pengawasan melekat oleh para atasan langsung secara berjenjang, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari tugas pokok dan fungsi, dan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari hasil pengawasan. Guna mendukung optimalisasi dukungan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, dilakukan beberapa upaya, yaitu: a) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas inspektorat jenderal; b) pengawasan kinerja program pemberdayaan sosial; c) pengawasan kinerja program rehabilitasi sosial; d) pengawasan kinerja program perlindungan dan jaminan sosial; dan e) pengawasan kinerja unit penunjang dan investigasi.
 
 
Secara khusus, Kementerian Sosial berkomitmen meningkatkan kinerja dan tanggungjawab atas pengelolaan keuangan negara yang diperoleh dan dibelanjakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana yang akan tercermin dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun. Untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan-laporan BPK tersebut, akan diprioritaskan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 
 
  1. Melakukan pendampingan terhadap kegiatan penyusunan laporan keuangan Kementerian Sosial. Pendampingan ini akan bekerjasama dan berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
  2. Melakukan review terhadap laporan keuangan yang disiapkan Satker Unit Eselon II setiap tiga bulan;
  3. Peningkatan kompetensi petugas dalam menerapkan Sistem Akutansi Pemerintahan (SAP) melalui pelatihan dan sosialisasi;
  4. Penerapan Sistem Akuntasi Instansi (SAI) Kementerian Sosial sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP), terutama yang berkaitan dengan Barang Milik Negara (BMN), piutang dan persediaan;
  5. Mengintegrasikan inventarisasi dan penilaian aset antar unit kerja.
 
     











Copyright © oleh Kementerian Sosial RI All Right Reserved.

Tampilkan di: 2010-11-17 (3732 kali dibaca)

[ Kembali ]
Content ©
Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.054712 Seconds