Program Perlindungan dan Jaminan Sosial




| PROGRAM || Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |


| Bantuan Sosial Korban Bencana Alam |
| Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial |
| Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran |
| Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial |
| Jaminan Kesejahteraan Sosial |
| Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) |


     
 
Pembangunan kesejahteraan sosial bidang bantuan dan jaminan sosial merupakan salah satu instrumen pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan piranti dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat melalui pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap, terencana,terprogram dan sistematis melalui kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial.

 
  Program dan kegiatan telah dirancang untuk mengantisipasi berbagai tantangan dengan mengedepankan prioritas kebutuhan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Meningkatnya partisipasi masyarakat, duniausaha, ataupun NGO (organisasi nonpemerintah) lokal dan internasional telah menciptakan peluang untuk bersama-sama mengentaskan permasalahan.

 

Pergeseran paradigma Program Bantuan dan Jaminan Sosial menjadi Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan terobosan dalam rangka penyempurnaan program dan kegiatan. Pergeseran tersebut selanjutnya lebih fokus pada arah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial selama kurun waktu 2010-2014 kepada upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, yaitu penduduk “rentan”, dan penduduk yang memiliki risiko sosial. Penduduk berisiko sosial adalah penduduk miskin kluster I dan II serta penduduk lainnya yang karena faktor tertentu tidak memiliki kepastian masa depan. Sementara yang termasuk penduduk rentan adalah masyarakat yang tidak terlepas dari berbagai bencana, tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial.

Pergeseran tersebut seiring dengan mandat yang diamanatkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesa 1945 alinea IV serta
Pasal 34 ayat (1) dan (2).
 
     











Copyright © oleh Kementerian Sosial RI All Right Reserved.

Tampilkan di: 2010-11-16 (7598 kali dibaca)

[ Kembali ]
Content ©
Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.059308 Seconds