Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan




Halaman: 3/4



G.    Pelaksanaan Kegiatan

1.    Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan kegiatan RS-RTLH dan Sarling adalah :

a. Swakelola; Baik secara individu maupun kelompok sesuai pasal 39 dan lampiran I Bab III Keppres No.80 tahun 2003.
b. Kesetiakawanan; Dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang.
c. Keadilan; Menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.
d. Kemanfaatan; Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.
e. Keterpaduan; Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
f. Kemitraan; Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.
g. Keterbukaan
Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan RS-RTLH.
h. Akuntabilitas; Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
i. Partisipasi; Pelaksaan RS-RTLH dan Sarling dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya.
j. Profesional; Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan /konsep yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
k. Keberlanjutan; Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

2. Tahapan Pelaksanaan Bantuan

a. Verifikasi proposal RS-RTLH dan Sarling;
b. Penjajagan calon lokasi kegiatan, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan daerah dan masyarakat, kelayakan calon penerima bantuan dan faktor lainnya nyang akan mendukung keberhasilan kegiatan;
c. Sosialisasi
Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memperoleh kesamaan pemahaman dan gerak langkah setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH dan Sarling.

Sasaran kegiatan sosialisasi mencakup :

1)    Dinas/Instansi Sosial Provinsi;
2)    Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
3)    Unsur Masyarakat;
4)    Pendamping (TKSK).
d.    Membangun dan mengembangkan komitmen untuk menyepakati berbagai sumber daya yang dapat dan akan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program;
e.    Penentuan lokasi dan calon penerima;
f.    Verifikasi Calon Penerima Bantuan;
g.    Pelaksanaan pembangunan RS-RTLH dan Sarling :
1)    Melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki;
2)    Menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya;
3)    Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya;
4)    Melaksanakan pembelian bahan bangunan;
5)    Melaksanakan kegiatan perbaikan rumah dan pembangunan Sarling;
6)    Pelaksanaan pembangunan RS-RTLH dan Sarling telah selesai selambat-lambatnya 100 hari setelah dana masuk ke rekening kelompok.

3. Pelaporan

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Sosial Kab/Kota kepada Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, mencakup :

a. Laporan pertanggungjawaban keuangan dana operasional dan Sarling masing-masing Kab/Kota selambat-lambatnya akhir tahun anggaran;
b. Laporan pertanggungjawaban keuangan bantuan RS-RTLH masing-masing kelompok dan Sarling setelah selesai pelaksanaan pekerjaan;
c. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan foto rumah dan Sarling dalam kondisi sebelum, proses dan hasil akhir kegiatan dengan disertakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan untuk kelompok, disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah pekerjaan selesai.




Sebelumnya Sebelumnya (2/4) - Berikutnya (4/4) Berikutnya


Content ©
Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.074134 Seconds