Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan




Halaman: 2/4



D.  Tim  Pembangunan Sarling

1. Menyusun pengurus Tim Sarling yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota;
2. Membuka rekening di bank pemerintah atas nama kelompok dengan specimen ditandatangani ketua dan bendahara;
3. Menentukan jenis Sarling yang akan dibangun sesuai kebutuhan masyarakat;
4. Menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber local;
5. Menggerakkan masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi;
6. Menunjuk tenaga ahli (tukang);
7. Melaksanakan pembangunan Sarling secara bergotong-royong;
8. Setelah uang diterima, ketua membuat dan menandatangani tanda terima uang bantuan dari Kementerian Sosial sejumlah yang tercantum dalam rekening dengan diketahui aparat desa/kelurahan setempat dan segera dikirim ke Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Dinas Sosial Kab/Kota;
9. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan Sarling kepada Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Dinas Sosial Kab/Kota tembusan disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi, dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran dan surat pernyataan selesainya pekerjaan yang diketahui kepala desa/lurah.

E. Masyarakat

1. Mengalokasikan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk keberhasilan kegiatan;
2. Bersama kelompok dan Tim Pembangunan Sarling melaksanakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan.

F. Prosedur Pengusulan Kegiatan

Prosedur pengusulan penerima bantuan rehabilitasi social rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungfan adalah sebagai berikut :
1. Dinas Sosial Kab/Kota bersama TKSK/PSM/Karang Taruna/Orsos/Aparat desa/Kelurahan melakukan pendataan KK calon penerima RTLH;
2. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, Dinas Sosial/Instansi Kab/Kota mengajukan permohonan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ke Kementerian Sosial dengan rekomendasi Dinas Sosial Provinsi dengan melampirkan data lokasi, data calon penerima (by name by address) dan foto rumah;
3. Ditjen Pemberdayaan Sosial cq Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan;
4. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan Ditjen Pemberdayaan Sosial mengeluarkan SK Penerapan KK penerima bantuan RS-RTLH dan alokasi Sarling;
5. Nama penerima bantuan yang sudah ditetapkan dalam SK Dirjen Pemberdayaan Sosial tidak dapar diganti








Sebelumnya Sebelumnya (1/4) - Berikutnya (3/4) Berikutnya


Content ©
Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.072724 Seconds