Anak Saya Tidak Boleh Miskin




“Anak Saya Tidak Boleh Miskin”


(Refleksi 4 Tahun Program Keluarga Harapan)


Oleh : Sudadi/Junaidi Syamsuddin





(Dokumentasi Pusdatin Kesos)





Tulisan di standing banner itu nampak jelas diantara foto seorang anak laki-laki yang tersenyum dan berdiri gagah sambil memanggul tas sekolah. Sementara disudut lain terpampang poster seorang ibu dengan anaknya yang tidur terlelap digendongan sang bunda sedang menunggu giliran pemeriksaan kesehatan di posyandu. Standing banner  dan poster ini benar-benar mencuri pandangan saya. Bukan hanya karena foto seorang anak miskin yang begitu gagah berdiri atau seorang ibu paruh baya yang menggendong anaknya. Tapi karena tulisan di standing banner itu. “Anak saya tidak boleh miskin !”. Begitulah. Semua orang tua punya harapan yang sama. Tiada manusia pun yang berharap kelak anaknya susah. Apalagi miskin. Negara kesejahteraan adalah cita-cita luhur dari founding father kita. Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Terbebas dari belenggu kemiskinan. Oleh karenanya kemerdekaan dimaknai jembatan emas menuju kesejahteraan. 

 


Angka Susenas BPS mencatat pada tahun 2009 misalnya, tingkat kemiskinan mencapai 14,15 persen atau sebanyak 32,53 juta jiwa atau turun 1,27% dibandingkan 2008 yang mencapai 15,42 persen dari 34,96 juta penduduk miskin. Kantor Menkokesra merilis tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebanyak 37,17 juta atau 16,58 persen dari jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, angka kemiskinan tahun 2008 turun sebesar 1,16%. Dari jumlah 37,17 juta pendudukan miskin itu sekitar 3,9 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau 19,1 juta orang dikategorikan sebagai penduduk sangat miskin. Penduduk sangat miskin ini tersebar di 32.000 desa dari total desa  lebih kurang 77.000 desa yang masih dikategorikan sebagai Desa Tertinggal dan sekitar 70 juta pelaku usaha informal dan mikro tidak punya akses memadai terhadap sumber daya kapital antara lain akses pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan permukiman, infrastruktur, permodalan/ kredit dan informasi bagi masyarakat miskin. 


Bagaimana upaya pemerintah? Pada tahun 2010, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun lagi menjadi 13 persen atau turun 1,15% dibanding tahun 2009. Masih lebih rendah dari prosentase tingkat penurunan angka kemiskinan tahun 2009. Namun rasa optimisme justru ditunjukkan oleh ekonom senior Umar Juoro dalam acara Indonesia Economic Plans: Challenges & Prospects, di Financial Club Graha Niaga, Jakarta, kamis (25/2/2010), Umar memperkirakan angka kemiskinan mengalami penurunan pada 2010 menjadi 13,5 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. "Kemiskinan akan turun karena inflasi yang rendah dan juga ekonomi yang lebih baik menyusul pemulihan ekonomi dunia," katanya. Target angka kemiskinan tersebut bisa tercapai jika  program pemerintah mengatasi kemiskinan bisa berlangsung lebih efektif lagi. Ketua Dewan Direktur Center for Information and Development Studies (Cides) ini juga mengharapkan, pemerintah lebih banyak lagi menciptakan lapangan kerja lebih di sektor formal dan bukan informal. Penurunan tingkat kemiskinan absolut untuk tahun 2011 ditargetkan sebesar 11,5%-12,5% dari jumlah penduduk pada tahun 2011, atau turun berkisar antara 1,5%-0,5% dibanding prosentase tahun 2010. 


Komitmen pemerintah nampak dalam Nota Keuangan dan RAPBNP 2010 dimana berbagai kebijakan Pemerintah yang akan dilaksanakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan operasional sekolah (BOS), dan berbagai subsidi diharapkan mampu meredam penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dilain pihak, konsumsi Pemerintah diperkirakan mengalami penurunan dari 15,7 persen pada tahun 2009 menjadi 7,6 persen pada tahun 2010. Hal ini terkait dengan sudah tidak dialokasikannya lagi stimulus fiskal dalam bentuk belanja pada tahun 2010. Dalam tahun 2010, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk tetap mendukung anggaran pendidikan, melanjutkan reformasi birokrasi, dan menjaga kesinambungan program kesejahteraan rakyat. 


Untuk tahun 2011 arah kebijakan untuk mendukung tingkat capaian sasaran tingkat kemikinan 11,5%-12,5% tersebut dilakukan dengan mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus, meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah. Fokus prioritas 1 yang termuat dalam Buku II RKP 2011 yaitu peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga salah satunya melalui perluasan cakupan PKH.

PKH dan  Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)
Kompleksitas permasalahan dan keterbatasan sumberdaya yang dihadapi masyarakat miskin membutuhkan upaya yang terus menerus untuk mengatasinya. Perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan secara bersama-sama. Tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja tetapi melibatkan multi sektor dan lintas stakeholder terkait. Salah satu sasaran penanggulangan kemiskinan adalah berkurangnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.


Mantan Menteri  Negara/Kepala Bappenas, H. Paskah Suzetta, dalam pengantarnya pada Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) mengatakan bahwa rendahnya kemampuan ekonomi sebuah keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) membawa dampak pada buruknya kualitas nutrisi dan gizi serta menyebabkan banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya di bangku sekolah. Sebagian diantaranya harus bekerja keras membantu mencari nafkah untuk keluarganya dan ada yang terpaksa menjadi anak jalanan, katanya. Semakin besarnya jumlah anak usia sekolah yang tidak mampu memperoleh pendidikan layak akan memperburuk kondisi sosial, ekonomi dan politik pada masa yang akan datang dan mengakibatkan beban sosial yang sangat tinggi.


Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) bersama lintas sektoral mulai Juli 2007 meluncurkan PKH berupa pemberian bantuan langsung tunai kepada ibu rumah tangga miskin (RTM) yang sedang hamil, memiliki balita atau anak usia sekolah SD-SMP. ”Tujuan utama pemberian bantuan PKH agar anak-anak dari keluarga miskin mendapat bantuan pertumbuhan sejak janin, balita sampai bersekolah di SD-SMP, sehingga dapat menekan jumlah penduduk miskin dan mendekatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan," demikian jumpa pers Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial yang saat itu dijabat oleh Chazali Situmorang saat me-launching PKH. PKH merupakan salah satu dari beberapa kegiatan prioritas nasional yang ada di Kementerian Sosial. 


PKH yang di negara lain dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) atau bantuan tunai bersyarat pada hakekatnya didesain dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sistem jaminan sosial. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Di negara tersebut program ini baru terlihat hasilnya setelah 5-6 tahun dijalankan
Secara umum PKH bertujuan untuk meningkatkan jangkauan atau aksebilitas masyarakat tidak mampu terhadap pelayanan publik khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk jangka pendek, melalui pemberian bantuan uang tunai kepada RTSM diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan dalam jangka panjang melalui kewajiban yang ditentukan diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir dan prilaku terhadap perbaikan status kesehatan anak-anak dan ibu hamil serta pendidikan anak-anak RTSM tersebut sehingga rantai kemiskinan keluarga RTSM dapat diputus. 


Pelaksanaan PKH secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s). Setidaknya terdapat 5 dari 8 komponen MDG’s yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH yaitu:
menghapus separuh jumlah orang miskin dengan penghasilan di bawah 1 dollar AS per hari dari angka 1990, pendidikan dasar untuk semua anak perempuan dan laki-laki, mendorong kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta pengurangan angka kematian ibu melahirkan hingga perempat angka 1990. Sementara 3 sasaran MDG’s yang lain yaitu mengendalikan infeksiHIV/AIDS, malaria dan TBC, menjaga kelestarian lingkungan serta kerjasama global untuk pembangunan.


Kemiskinan terjadi sangat sistemik. Persoalan yang dihadapi RTSM begitu kompleks. Masih banyaknya RTSM yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan disebabkan paling tidak oleh dua faktor yaitu masalah yang terjadi pada RTSM itu sendiri (demand) dan sisi pelayanan (supply). Pada sisi RTSM alasan tidak melanjutkan pendidikan karena tidak ada biaya, begitu juga untuk kesehatan, RTSM tidak mampu membayar biaya perawatan kesehatan akibat rendahnya tingkat pendapatan. Sementara dari sisi supply, rendahnya akses RTSM terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain belum tersedianya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau oleh RTSM. 


Oleh karena itu, PKH membuka peluang terjadinya sinergi antara program yang mengintervensi sisi supply  dan demand, dengan tetap mengoptimalkan desentralisasi, koordinasi antar sektor, koordinasi antar tingkat pemerintahan serta antar pemangku kepentingan (stakeholder).


Tujuan pembangunan milenium antara lain turunya angka kematian ibu dan anak serta meningkatnya partisipasi pendidikan. Sekadar catatan, tahun 2008 rata-rata nasional angka kematian ibu melahirkan (AKI) adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup. Laporan Bank Pembangunan Asia tahun 2009 mencatat angka 405 atau rata-rata 2,3 perempuan meninggal setiap satu jam (bukan per hari) karena melahirkan. AKI ini merupakan indikator utama indeks pembangunan manusia, suatu notion pembangunan yang mengimbangi pembangunan ekonomi sebagai tonggak kemajuan. Angka AKI diatas membuat Indonesia berada dibawah peringkat negara-negara Asia lain dalam Laporan Pembangunan Manusia sampai 2008. Adriene Germain dari Koalisi Kesehatan Perempuan Internasional (IWHC) menegaskan keterkaitan antara kesehatan ibu dan pencapaian seluruh target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). Artinya, AKI dan kesehatan ibu adalah indikator penting pembangunan (Kompas, 23 April 2010).


Upaya menurunkan AKI adalah bagian penting dari upaya meningkatkan kesehatan ibu. Menurut Adriene, seluruh upaya pembangunan hanya mungkin berhasil kalau derajat kesehatan ibu meningkat. ”Meningkatnya kesehatan ibu merupakan dasar bagi seluruh target dari delapan Tujuan MSGs” lanjutnya.


Disisi lain pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern.


Seberapa besar sebenarnya tingkat pastisipasi bidang pendidikan yang dicerminkan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK)?. Jika kita melirik APK bidang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar berdasarkan Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Pendidikan Nasional, pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan adanya peningkatan APK. APK pada jenjang ini telah meningkat dari 39,09% pada tahun 2004 menjadi 50,62% pada tahun 2008. Pada tahun 2009 diperkirakan akan terjadi peningkatan APK menjadi 53,90%. Disparitas APK pada jenjang PAUD antar wilayah terjadi penurunan yaitu dari 6,0% pada tahun 2004 menjadi 3,61% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 3% pada tahun 2009. 


Untuk jenjang SD/MI/SDLB/Paket A terjadi peningkatan APK dari 112,5% pada tahun 2004 menjadi 116,56% pada tahun 2008 dan diperkirakan menjadi 116,95% pada tahun 2009. Pada jenjang SMP/MTs/sederajat, APK meningkat dari 81,22% pada tahun 2004 menjadi 96,18% pada tahun 2008 dan diperkirakan menjadi 98,00% pada tahun 2009. Disparitas APK SD/MI/SDLB/Paket A antara kabupaten dan kota menurun dari 2,5% pada tahun 2004 menjadi 2,3% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 2,2% pada tahun 2009. Sementara itu, disparitas APK SMP/MTs/Paket B/sederajat menurun dari 25,1% pada tahun 2004 menjadi 20,2% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 18,9% pada tahun 2009. Dari angka tersebut, meskipun rata-rata APK mengalami kenaikan, namun masih juga ditemukan banyak anak-anak RTSM tidak dapat mengenyam pendidikan atau juga putus sekolah.


Kalau kita melihat beberapa tahun kebelakang, data laporan dari UNDP menyimpulkan bahwa lebih dari tiga dekade Indonesia telah meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan baik. Pada tahun 2002, angka partisipasi kasar untuk sekolah dasar melebihi 100 persen, meningkat dari 80 persen di tahun 1970, dan angka partisipasi murni sekolah dasar saat ini mencapai 93 persen. Partisipasi sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama juga menunjukkan peningkatan yang mengesankan. Angka partisipasi murni meningkat dari hanya 18 persen pada tahun 1970 menjadi 80 persen pada tahun 2002. Indonesia juga telah cukup berhasil dalam mengurangi ketimpangan angka partisipasi antara laki-laki dengan perempuan. Angka partisipasi, terutama pada jenjang pendidikan dasar, dapat disejajarkan dengan negara-negara di Asia timur lain yang mempunyai tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi.


Dengan demikian sejatinya indikator kinerja pelaksanaan PKH salah satunya dapat diukur dari capaian AKI dan APK, hal ini sejalan dengan apa yang menjadi target MDG’s. Pencapaian penurunan AKI mencerminkan keberhasilan layanan kesehatan dan naiknya APK mencerinkan tingkat keberhasilan layanan pendidikan. Jika dua indikator ini dapat dicapai melalui PKH maka secara bertahap kualitas kesehatan dan pendidikan RTSM pun akan lebih baik. Dan tentunya, intervensi PKH menjadi lebih berarti dan dirasakan manfaatnya dalam rangka berpatisipasi aktif mencapai target MDG’s tersebut. Memang, PKH bukan satu-satunya program pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup dan pendidikan rakyat miskin.

Protokol Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan serta Besaran Bantuan
Pertanyaannya adalah bagaimana PKH mencapai target MDG’s tersebut diatas?. Mekanisme PKH telah mengatur hak dan kewajiban peserta PKH. Kewajiban peserta PKH mengikuti protokol pelayanan kesehatan dan pendidikan yang sudah ditetapkan. Kepada RTSM yang memenuhi prasayat dan mengikuti protokol inilah pemerintah memberikan semacam reward atau insentif berupa bantuan uang. RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibakan melaksanakan persyaratan berkaitan dengan kesehatan jika terdapat anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Apabila terdapat anak usia 6 tahun yang telah masuk sekolah dasar, maka RTSM tersebut mengikuti pesyaratan berkaitan dengan pendidikan. Peserta PKH dengan anak usia 0-6 tahun dan atau ibu hamil akan menerima bantuan uang tunai dengan ketentuan RTSM tersebut mengikuti persyaratan seluruh protokol pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Untuk keluarga RTSM yang mempunyai anak usia 0-6 tahun protokol pelayanan kesehatan meliputi:

  • anak usia 0-11 bulan harus mendapatkan imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hapatitis B) dan ditimbang berat badannyta secara rutin setiap bulan
  • anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus
  • anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap (3) bulan
  • anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD/Early Childhood Care Education) apabila di lokasi posyandu terdekat terdapat fasilitas PPAUD.

Sementara jika RTSM tersebut masih dalam masa hamil dan nifas wajib:

  1. selama kehamilan ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali dan mendapatkan suplemen tablet Fe
  2. ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan
  3. ibu nifas harus melakukan pemerikasaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 2 (dua) kali sebelum bayi berusia 28 hari.

Untuk RTSM yang memiliki anggota keluarga usia 6-15 tahun diwajibkan mendaftarkan anaknya ke SD/MI atau SMP/MTS (termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran dikelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.
Kepada RTSM yang mengikuti persyaratan tersebut diberikan bantuan uang. Besaran bantuan untuk setiap RTSM peserta PKH mengikuti skenario sebagi berikut:


Skenario Bantuan

Bantuan per RTSM per tahun

Bantuan Tetap

Rp.

200.000

Bantuan bagi RTSM yang memiliki:

  • Anak usia dibawah 6 tahun
  • Ibu hamil/menyusui
  • Anak usia SD/MI
  • Anak usia SMP/MTs

Rp.

 

800.000
800.000
400.000
800.000

Rata-rata bantuan per RTSM

Rp.

1.390.00

Bantuan minimum per RTSM

Rp.

600.000

Bantuan maksimum per RTSM

Rp.

2.200.000

Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak dibawah 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-rata RTSM per tahun. Dengan adanya perbedaan komposisi anggota keluarga RTSM, maka besar bantuan yang diterima setiap RTSM akan bervariasi.
Menilik sifatnya sebagai bantuan bersyarat, maka apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam satu kwartal, besaran bantuan yang akan diterima berkurang dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp.50.000,-
  2. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp.100.000,-
  3. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp.150.000,-
  4. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam empat bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

Secara teori skema bantuan bersyarat ini sangat ideal untuk menjaga agar tujuan PKH dalam memutus rantai kemiskinan menjadi efektif dan memastikan bahwa RTSM mendapatkan pelayanan yang memadai. Betapa tidak sejak dalam kandungan (janin) anak-anak RTSM telah diberikan pelayanan kesehatan. Sang ibu dilindungi kesehatannya sejak masa kehamilan sampai melahirkan. Sementara sang anak dijaga kesehatannya mulai dari janin sampai usia 6 tahun. Mulai dari urusan imunisasi sampai ditimbang berat badannya dan atau mengikuti program PAUD. Protokol kesehatan dan pendidikan tersebut pada hakekatnya adalah mengubah mindset dan prilaku. Kemiskinan bukan hanya karena keterbatasan pendapatan, tapi juga prilaku yang tidak sehat. Tidak memiliki kesadaran pentingnya pendidikan. Oleh karenanya, protokol yang diatur, ”memaksa”, anggota RTSM untuk memeriksakan kesehatan dan menyekolahkan anaknya. Menggugah kesadaran ini bukan hal yang mudah tentunya. Karena menyangkut prilaku. Diharapkan dengan adanya insentif yang diberikan pemerintah (bantuan bersyarat) ini, pelan-pelan menimbulkan kesadaran RTSM untuk bangkit dari kemiskinan permanen.


PKH Bukan BLT ?


Sesuai dengan Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Sosial, alokasi dana untuk PKH dari tahun 2010-2014 mencapai Rp.11.884 miliar, sementara dana yang sudah dialokasikan tahun 2007 sebesar Rp.842 miliar, tahun 2008 sebesar Rp.1.006 miliar, tahun 2009 sebesar Rp.1.100 miliar dan tahun 2010 sebesar Rp.1.300 miliar. Dengan demikian sampai dengan tahun 2014 nanti diperkirakan alokai dana untuk PKH mencapai  Rp.14.832 miliar dengan target sasaran sebanyak 2.024.000 RTSM.
Sementara selama rentang waktu 4 tahun ini atau sejak 2007 sampai dengan 2010 jumlah sasaran RTSM yang dilayani sampai tahun 2010 mencapai 816.400 RTSM dengan total anggaran yang telah digelontorkan oleh pemerintah mencapai sebesar Rp.4.250.349.241.000,-yang terdiri dari Rp.3.481.533.750.000,- atau 81,91% untuk bantuan kepada RTSM dan sebesar Rp.768.816.491.000,- atau 18,91% untuk manajemen/biaya operasional penunjang. Prosentase biaya operasional tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu mencapai 20,63% hal ini dikarenakan sebesar Rp.28 miliar lebih  untuk kebutuhan persiapan PKH 2011. Namun secara umum rata-rata biaya operasional adalah 17,02%. Biaya operasional ini meliputi administrasi kegiatan, penyusunan buku dan pedoman, pelatihan tenaga pendamping dan operator, honor,  tranport, perlengkapan pendamping dan operator, operasional kantor UPPKH pusat/Provinsi/kab/kec, pengadaan IT dan pengembangan SIM, tenaga ahli, evaluasi dan monitoring, sosialisasi, rapat koordinasi dan biaya penyaluran. 


Realisasi keuangan selama 3 tahun terakhir rata-rata 94,93%. Tahun 2007 misalnya dari pagu sebesar Rp.843,60 miliar realisasi mencapai sebesar Rp.790,20 miliar atau 93,67%, tahun 2008 dari pagu Rp.1.006,74 miliar realiasi mencapai Rp.946,44 miliar atau 94,01% dan tahun 2009 realisasi sebesar Rp.1.068.21 miliar atau 97,11% dari pagu sebesar Rp.1.100,00 miliar. Dari data ini kinerja keuangan PKH relatif mengalami kemanjuan dari tahun ke tahun. Bahkan realisasi 2009 melampaui realisasi tingkat Kementerian Sosial yang hanya sebesar 93,52% atau realisasi tingkat Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial sebesar 92,60%. Sementara pagu PKH 2009 sendiri cukup besar yaitu mencapai 37,33% dari pagu Kementerian Sosial yaitu Rp.3.481,99 miliar. 


Sampai tahun 2010 sebanyak 816.400 RTSM yang dilayani tersebar di 18 Provinsi  yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, NAD, Sumatera Utara, Yogyakarta, Banten, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bali, Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan dan tersebar di 88 kabupaten/kota. Jika target sampai dengan tahun 2014 sebanyak 2.024.000 RTSM, maka sampai tahun 2010 prosentase yang dilayani baru 40,33% saja.


Peserta PKH akan menerima bantuan selama maksimal 5 tahun. Setelah 5 tahun peserta PKH dinyatakan exit. Artinya tidak mendapatkan bantuan lagi. Hal ini berdasar pada pengalaman pelaksanaan program serupa (CCT) di negara-negara lain yang menunjukkan bahwa setelah 5-6 tahun peserta dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Untuk itu, setiap 3 tahun akan dilakukan resertifikasi terhadap status kepesertaan. Resertifikasi adalah proses evaluasi status kepesertaan PKH untuk menentukan apakah peserta layak atau tidak sebagai penerima bantuan. Untuk melaksanakan resertifikasi, pelaksana program akan mendatangi peserta PKH dengan melihat langsung kondisi mereka dan mengajukan pertanyaan seperti pada saat registrasi awal yaitu informasi berupa kepesertaan (nama, alamat, umur dan jenis kelamin), kondisi ekonomi, status pendidikan dan sebagainya. Ada 2 tahap resertifikasi:

  • Pertama: dilakukan ketika kepesertaan PKH berlangsung 3 tahun. Apabila hasil resertifikasi tahap ini menunjukkan bahwa RTSM masih berstatus miskin, maka RTSM tersebut akan tetap menerima bantuan. Namun apabila diidentifikasikan RTSM sudah mampu, maka status kepesertaannya akan dihentikan. Pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa resertifikasi pertama baru sekitar 15 persen dari calon penerima bisa keluar program.
  • Kedua:dilakukan ketika kepesertaan PKH berlangsung sampai dengan 6 tahun. Apabila setelah 6 tahun kondisi RTSM masih berada dalam status miskin, maka RTSM tersebut akan dikoordinasikan untuk bergabung dengan program perlindungan sosial (Askesos), pemberdayaan fakir miskin dan sebagainya. Sedangkan jika hasil resertifikasi mengindikasikan peserta tidak miskin, maka mereka secara otomatis akan keluar dari status kepesertaan PKH.

Untuk menilai efektifitas PKH perlu dilakukan monitoring baik yang dilaksanakan sendiri maupun dilakukan oleh tim independen yang melibatkan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang berkopenten. Monitoring ini diharapkan memberikan informasi antara lain efektifitas organisasi PKH, sumberdaya yang digunakan (uang,tenaga dan waktu), pemanfaatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tingkat kepuasan peserta, bagamina menangani keluhan peserta dan apakah pelayanan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Monitoring PKH dilakukan secara rutin dan berkala. Monitoring rutin dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat dengan pendekatan analisis data rutin. Monitoring berkala  dilakukan melalui dua pendekatan yaitu kegiatan hasil kaji cepat (rapid assesment) dan spot check (pengecekan berkala) yang dikerjakan oleh tim independen.


Monitoring berkala yang sudah dilaksanakan yaitu tahun 2007 berupa rapid assessment yang dilakukan oleh 3 tim yaitu Tim Bappenas dengan cakupan lokasi PKH di Provinsi Gorontalo, Sumatera Barat  dan DKI Jakarta. Tim Riset UI di Provinsi Sulawesi Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur dan Tim CSIS  meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat dan Jawa Timur. Hasil repid assessment ini telah dipresentasikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Bappenas pada tanggal 17 Desember 2007. Rapid assesement dilakukan untuk menilai persiapan dan perkembangan pelaksanaan PKH. Secara garis besar hasil rapid assesment diatas menyimpulkan masih adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan program PKH seperti kurang akuratnya data RTSM dengan ditunjuukan oleh besarnya data ineligible,  kurangnya sosialisasi, pembayaran kepada RTSM yang seharusnya tidak layak menerima bantuan dan lemahnya koordinasi antar lembaga. 


Selain rapid assessment , monitoring juga dilakukan melalui spot check secara bertahap. Untuk tahap pertama dilakukan segera setelah pembayaran pertama dengan menirtik beratkan proses pemilihan peserta PKH, proses pembayaran dan efektivitas sosialisasi dan pelatihan. Spot check berikutnya dilakukan setelah tahap pembayan ke dua dengan mengenai kajian tingkat pemahaman peserta, akurasi pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan dan pendidikan, komitmen pemerintah daerah, performa data dan lain-lain. 


Pelaksanaan spot check PKH lokasi tahun 2007 dan 2008 telah dilaksanakan oleh PT Cakrabuana Consultants. Hasil  spot check ini menyimpulkan bahwa dari sample yang diambil secara random meliputi 13 Provinsi, 25 kabupaten 73 kecamatan dan 3.650 RTSM secara umum menyimpulkan bahwa masih banyak ditemukan kendala dalam pelaksanaan PKH seperti tingginya data peserta ineligible, petugas pendamping yang double job, masih rendahnya kinerja operator PKH dalam hal entry data, lemahnya pemahaman petugas penyedia layanan (service provider) bidang pendidikan dan kesehatan dan masih kurang optimalnya koordinasi antar instansi.


Lalu masih yakinkah kita dengan pernyataan PKH bukan BLT? Di usia PKH yang telah memasuki 4 tahun ini, ungkapan PKH bukan kelanjutan BLT perlu diuji pelaksanaannya di lapangan. Kalau dari teori dan konsep, jelas perbedaannya. PKH bukan BLT atau keturunan BLT pun tidak. Kalau dalam terminologi kedokteran bisa dikatakan DNA nya saja beda.  Ini dikuatkan dengan penjelasan dari Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial kala itu, Chazali Situmorang saat launching PKH pada Juli 2007 lalu " PKH bukan merupakan kelanjutan atau pengganti program bantuan langsung tunai (BLT) 2005/2006 sebagai kompensasi kenaikan BBM, tapi untuk memberdayakan kaum ibu dari kalangan miskin agar mampu berusaha dan medorong anak tetap sehat dan bersekolah". Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah pun memberi istilah subsidi langsung tunai (SLT) bersyarat ini sebagai bantuan berkualitas. 


Dari segi konseptual, kita tentunya optimis PKH dapat diharapkan menjadi salah satu program pemerintah yang mampu menanggulangi kemiskinan. Namun dalam prakteknya perlu pengawasan yang ketat agar protokol kesehatan dan pendidikan yang sudah dipersyaratkan diterapkan secara disiplin. Jika tidak bantuan kepada RTSM tidak bedanya seperti BLT.


Bila tahun 2015 ditetapkan sebagai akhir PKH berarti masih ada waktu 5 tahun lagi untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan layanan. Sebagai sebuah program baru tentu masih ditemukan beberapa permasalahan. Berdasarkan hasil monitoring berkala ditemukan beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurang akuratnya data RTSM (data ganda, peserta pindah alamat, identitas kurang jelas, masih ada RTSM yang tidak layak menerima bantuan), tidak dilibatkannya aparat lokal dan tokoh masyarakat setempat sehingga menimbulkan kesan PKH ini program pusat saja yang akibatnya kepedulian untuk mendukung program ini kurang, kurangnya sosialisasi terutama belum mencakup unit service provider di daerah (dinas terkait layanan pendidikan dan kesehatan) dan  lemahnya tingkat koordinasi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan sosialisasi. Dari sisi pembayaran secara umum berlangsung lancar namun masih juga ditemukan adanya pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi keluarga, terjadinya perubahan periode pembayaran dari 4 kali setahun menjadi 3 kali setahun yang tidak diinformasikan kepada UPPKH Kab/Kota dan pendamping sehingga membingungkan petugas, masih ada RTSM yang tidak tahu berapa dana bantuan yang akan mereka terima, terlambatnya update data RTSM dimana masih ada kiriman wesel kepada calon penerima yang sudah dicoret saat validasi.


Menyikapi persoalan diatas, beberapa rekomendasi yang mungkin dapat dilakukan adalah misalnya menyangkut permasalah data perlu perbaikan sistem IT untuk melancarkan updating data dan informasi, perbaikan metodologi pendataan (bukan kriteria RTSM) untuk mengantisipasi exclusion error dan dilibatkannya aparat setempat dan pendamping. Terkait masalah sosialisasi agar acuan sosialisasi perlu diperjelas, perlu dilibatkannya tokoh masyarakat dan agama selain aparat desa dan  waktu yang cukup bagi pelaksanaan sosialisais. Dan menyangkut pembayaran perlunya validasi data RTSM, perubahan yang dilakukan di pusat agar segera diinformasikan ke daerah dengan penjelasan yang detail serta jika ada terjadi updating data maka respon UPPKH PKH pusat lebih cepat. Sementara terkait koordinasi, seharusnya makin lama makin baik. Bagaimana pun keberhasilan PKH ini tidak hanya tergantung di Kementerian Sosial, tapi juga kementerian lain pun ikut ambil bagian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, BPS dan lain-lain. Harus saling bersinergi. Selain itu, peran kepala daerah sangat diharapkan dalam mendukung kelancaran PKH ini. Utamanya adalah terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan didalam wilayah kerjanya. Harus dipastikan bahwa para RTSM anggota PKH khususnya mengalami kemudahan dalam mengakses layanan tersebut. 


Terakhir perlu penguatan capacity building bagi ujung tombak PKH terutama para pendamping dan operator. Proses penjaringan para operator dan pendamping ini agar lebih ketat, jangan sampai ada istilah “dari pada menganggur lebih baik jadi pendamping atau operator PKH”. Sehingga nanti kesannya hanya sebagai batu loncatan atau pekerjaan sambilan. Apalagi honor yang diberikan kepada pendamping relatif besar yaitu Rp.1.450.000,-, sudah diatas UMR. Peran pendamping terutama sangat signifikan, karena merekalah yang mendamping peserta PKH. Memastikan peserta PKH mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Rekomendasi dari pendamping sangat menentukan. Sebagai catatan sampai tahun 2010 saja, tercatat ada 4.469 orang tenaga pendamping dan 598 orang tenaga operator. Jumlah ini akan terus bertambah seriring dengan perluasan sasaran PKH nantinya.


Pertanyaannya saat ini adalah seberapa besar dampak PKH terhadap upaya pengentasan kemiskinan khususnya target capaian MDG’s? Sudahkah dilakukan resertifikasi pada RTSM yang telah mengikuti program PKH utamanya di lokasi PKH tahun 2007 mengingat kepesertaan mereka lebih dari 3 tahun.
Untuk melakukan evaluasi dampak tentu diperlukan data yang berasal dari hasil survey dasar (baseline survey). Conditional Cash Transfer/CCT Baseline Survey PKH yang didukung DSF-Bank Dunia sebenarnya telah dilaksanakan dan hasilnya telah dipresentasikan  tanggal 24 Januari 2008 di Bappenas. Beberapa peneliti terlibat seperti pengumpulan data kuantitatif dilaksanakan oleh Pusat Kajian Kebijakan Kependudukan UGM dan analisis serta penulisan laporannya dilaksanakan oleh LPEM UI. Sementara untuk melengkapi baseline tersebut dilakukan survey kualitatif yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Smeru. 


Evaluasi PKH bertujuan untuk memberi fakta empiris tentang dampak PKH baik terkait dengan efisiensi biaya maupun efektifitas program dalam pencapaian tujuan. Evaluasi dampak PKH dilakukan melalui riset operasional yang difokuskan pada kerangka studi demand yang meliputi jangka pendek (<1 tahun) yaitu investigasi pengaruh PKH terhadap hasil pelaksanaan PKH (indikator hasil PKH) dan jangka panjang berupa investigasi pengaruh PKH terhadap kemiskinan, konsumsi rumah tangga, pekerja anak dan lain-lain (indikator dampak PKH). Selanjutnya akan dilakukan lagi survei yang disebut follow up survey setelah pelaksanaan PKH berjalan 2 tahun dengan desain panel yaitu melakukan wawancara kepada responden yang telah terpilih dalam survei dasar. Metode estimasi dampak PKH harus dilakukan dengan pendekatan ekonometrik yang tepat dan hasilnya akan dipublikasikan. Sayangnya sampai saat ini follow up survey dimaksud belum dilakukan.


Oleh karena itu sulit kiranya mengatakan bahwa pemberian bantuan uang kepada RTSM melalui skema PKH berbeda dengan BLT jika sampai saat ini belum mendapatkan hasil evaluasi/kajian seberapa besar dampak PKH tersebut terutama terkait dengan indikator berkurangnya tingkat kemiskinan, berkurangnya kasus gizi buruk, meningkatnya konsumsi makanan berenergi, meningkatnya rata-rata lama sekolah, meningkatnya angka partisipasi sekolah anak RTSM, berkurangnya jam bekerja anak dan setidaknya 60 persen manfaat program dirasakan oleh kelompok penduduk dengan pendapatan terendah?.
##









Copyright © oleh Kementerian Sosial RI All Right Reserved.

Tampilkan di: 2010-07-30 (5296 kali dibaca)

[ Kembali ]
Content ©
Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.086131 Seconds