Mental Priyayi ASN




Halaman: 1/2

 Mental Priyayi ASN


Oleh Masri Hanus


 


Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah abdi negara dan abdi masyarakat. PNS/ASN itu status sebagai abdi atau pelayanan, tidak menyandang status lain “ambtennar” yang dikenal sebagai tuan besar pada era kolonial penjajah Belanda.

Para ambtennar  jaman penjajahan Belanda mereka bukan priyayi yang berdarah biru, tetapi kelas bawah yang berproses bergerak secara vertikal dan kemudian berada di kalangan elitis. Ambtennar dilayani diberi upeti oleh pengikut, termasuk rakyat. Tanpa upeti, sama artinya “tuan” tidak dianggap, tapi kondisi demikian suatu hal yang hampir tidak mungkin, justru rakyat takut sekali terhadap “tuan”. Dengan tongkat sakti yang selalu  dibawa ke manapun oleh “tuan”, roda pemerintahan akan terus berputar sesuai keinginan pemerintahan keras, tegas dari “tuan”, dan rakyat akan selalu menaati, lebih tepat turut karena takut.

Jangan bertanya mengenai demokratisasi dalam pemerintahan ambtenar karena suara rakyat dibungkam, pikiran rakyat distel searah dengan pikiran “tuan” yang adalah pemerintah, kekuasaan. Rakyat diibaratkan sebagai kuda penarik andong yang diharuskan menggunakan kacamata, hanya mampu berjalan karena diarahkan untuk terus melihat lurus ke depan. Gaya kepemimpinan kolonial tentu memiliki kelebihan bahkan bisa disebut ada kewibawaan di mata masyarakat. Masyarakat bahkan ditempatkan sebagai “hamba” yang harus menyembah kepada “tuan” Contoh kewibawaan “tuan” bisa dilihat dalam ketaatan rakyat membayar pajak pada jaman kolonial dulu di negeri ini. “Tuan” yang masuk ke luar kampung membawa tongkat sakti sebagai lambang berkuasa. “Tuan” hanya mengangkat lalu menunjukkan tongkatnya kepada seluruh rakyat yang dengan kesetiaan tinggi berdiri atau sembari duduk lesehan di atas rumput mendengar pidato. Jika tongkat  sudah diarahkan kepada rakyat untuk membayar pajak, maka tidak sulit pemasukan uang pajak ke dalam pundi-pundi pemerintahan sesuai target. Perintah “tuan” begitu sakti, sebab hanya dengan menunjuk-nunjukkan tongkat terarah kepada rakyat, maka rakyat gemetar, dan wajib membayar sesuai jumlah dan waktu, tidak ada perlawanan, tidak ada niat sedikit pun untuk menghindar, apalagi mengemplang pajak. Perilaku pemerintahan dengan mengimplementasi gaya ambtennar yang berdampak ‘ketaatan’ bukan karena sesungguhnya rakyat mengikuti perintah dengan tulus, memahami benar berbagai peraturan lalu menaati, tetapi rakyat merasa takut sehingga menterpaksakan rakyat untuk menaati pemerintah, jika tidak dipastikan terkena hukuman (punishment).

Pemerintahan kolonial memang harus berperilaku seperti itu. Karenanya gaya ambtennar di mana para “tuan” yang juga adalah keturunan bangsa Indonesia, juga bukan berdarah biru sekalipun, tetapi gaya hidup yang berjarak dengan rakyat sebagaimana yang ditampilkan pejabat kolonial, memang jamannya seperti itu. Orang dengan jamannya, jaman mempunyai orangnya, benar. Gaya ambtennar hanya berlangsung dan cocok untuk era kolonial, bukankah Belanda adalah penjajah bangsa Indonesia. Dengan demikian gaya ambtennar sendiri sudah tidak cocok dengan alam demokratisasi sekarang. Mentalitas priyayi PNS membudaya, sehingga memperoleh perhatian Presiden Joko Widodo yang bertindak selaku Inspektur Upacara dalam memperingati ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada 30 Nopember di lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Mentalitas priyayi yang melekat dalam mental ASN dijamin tidak akan membawa kemajuan bagi rakyat. Presiden Jokowi mengingatkan para ASN untuk meninggalkan mental priyayi.


Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran Korpri menjaga kode etik profesi dengan memedomani sumpah jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Anggota Korpri harus memegang teguh komitmen yang diamanatkan dalam Sapta Prasetya Korpri. Buktikan kepada masyarakat bahwa integritas dan kinerja ASN semakin berkualitas dapat dibanggakan. Jokowi mengatakan, pada era Revolusi Mental saat ini setiap jajaran anggota Korpri  berkewajiban memperkuat koordinasi, integrasi dan sinergi dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan.. Ada hal lain yang juga menarik untuk dipahami dan dilakukan ASN sebagimana perintah Presiden Jokowi, yaitu tinggalkan ego sektoral dan kedaerahan. Setiap insan Korpri wajib menciptakan sistem pelayanan birokrasi yang makin cepat, akurat, murah dan baik. Ini saatnya meninggalkan mentalitas priyayi atau pnguasa. Jadilah birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Oknum PNS/ASN mulai dari yang pegawai rendahan dan pangkat kecil/terbawah (I/a) sampai dengan pejabat tinggi pangkat IV/e terkena sentilan Presiden Jokowi, sebab harus diakui masih ada yang tidak setia pada Sapta Prasetya Korpri.

PNS/ASN yang korup dan ketahuan sehingga berstatus tersangka, terdakwa, bahkan terpidana, masuk bui masih saja ada dan mereka itu bertugas pada K/L tingkat pusat maupun pada pemerintah provinsi, kabupaten/kota. PNS/ASN korup penyebabnya bukan karena penghasilan kurang, gaji kecil. Menurut Ketua KPK, Abraham Samad, pejabat korup karena bergaya hidup mewah. Gaya hidup mewah mendorong oknum PNS/ASN untuk tidak melayani dengan baik, tetapi justru minta dilayani pelanggan yang adalah rakyat yang seharusnya dilayani dengan sunguh-sungguh karena PNS/ASN adalah abdi. Gaji, tunjangan dan penghasilan sah lainnya adalah uang rakyat, rakyat membayar pajak, sebagian dari pajak rakyat dipergunakan pemerintah membayar PNS/ASN. Jadi, aneh jika pembayar pajak menerima pelayanan berkualitas rendah, sedangkan abdi masih menuntut bahkan mewajibkan rakyat “setor” dalam berbagai urusan dalam birokrasi negara. Justru sebaliknya, PNS/ASN harus memberikan pelayanan prima kepada rakyat. Bentuk pelayanan prima kepada rakyat sederhana, sebagaimana dikatakan Jokowi, yaitu cepat, akurat, murah dan baik. Apa kesulitan memberikan pelayanan prima dengan memenuhi kriteria tersebut? Saya memastikan, tidak ada kesulitan apapun untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat.

Gaji dan penghasilan lain yang sah dibayarkan tiap tanggal 1 atau awal bulan. Gaji PNS/ASN tidak pernah dilambat-lambatkan pembayaran oleh pemerintah dengan alasan negara tidak punya uang. Negara itu yang mengendalikan adalah pemerintah, dan pemerintah selalu kaya. Jarang negara di dunia mengalami kebangkrutan, sehingga gaji pegawai negeri, tentara dan polisi tidak dibayar berbulan-bulan. Penghematan pemerintah di beberapa negara memang pernah dilakukan khususnya  terkait pemotongan/pengurangan gaji pegawai pemerintah. Syukur Indonesia hingga saat ini setahu saya, belum pernah mengalami pemotongan gaji bagi aparatur negara. Pelayanan prima pun bisa PNS/ANS melakukan karena fasilitas kantor yang canggih tersedia pada hampir semua unit K/L. Anggaran disiapkan melalui DIPA bagi tiap unit untuk melakukan pelayanan prima. SDM pintar, terampil juga tersedia mencukupi, bahkan mungkin berlebihan dalam kuantitas/jumlah maupun kualitas/mutu. Faktor pembatas dalam merealisasikan pelayanan prima adalah mentalitas yang minta dilayani, bukan mentalitas melayani.




Berikutnya (2/2) Berikutnya


Content ©
Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.122162 Seconds