Peran Peksos Dalam UU No.11 Thn. 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Oleh : Suharyanto ,MP



ABSTRAK

Implementasi UU No.11 tahun 2012 sudah harus diterapkan, namun kondisi empiric dilapangan masih jauh dari harapan terwujudnya perlindungan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dari perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak Anak yang melekat sesuai dengan Undang-Undang. Proses pendampingan yang menjadi tugas utama kementerian sosial sudah seharusnya menjadi perhatian utama mengingat keterlibatan pendamping ini sudah harus dilakukan sejak dari proses penyidikan hingga adanya ketetapan hukum.Demikian juga cakupan yang harus didampingi Pendamping bukan saja Anak Pelaku namun juga anak korban, anak saksi , keluarga dan masyarakat.



Kata Kunci : Anak berhadapan hukum, anak saksi, anak korban, pendampingan dan cakupan.



Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya,untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus,terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan Anak.Indonesia. Sebagai Negara yang turut meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu upaya melaksanakan perlindungan anak tersebut adalah dengan tidak diterapkannya lagi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 karena  Undang-Undang tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya bagi kepentingan terbaik anak. Karena ketentuan hukum dalam Undang-Undang tersebut belum secara komprehensif memberikan perlindungan yang memadai kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru.





Dalam rangka mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan terhadap kepentingan terbaik Anak yang berhadapan dengan hukum, Negara berusaha mewujudkan hak-hak Anak  yang selama ini  dianggap  belum  terwujud  yaitu:  adanya  “  Keadilan  “  bagi  Anak.  Ketidakadilan  bagi  Anak  yang berhadapan   dengan hukum dapat dirasakan bahwa dalam pelaksanaan hukuman bagi Anak bukannya dapat merubah perilaku Anak dari negative ke perilaku positif namun justru akan menambah kualitas dan kuantitas kejahatan Anak atau kejahatan terhadap Anak semakin meningkat, dan juga dengan adanya pelaksanaan peradilan tindak pidana anak tidak menurunkan tingkat resividisme dan tindak pidana anak, Proses peradilan gagal menempatkan anak sebagai ‘orang kecil’,Peradilan lebih mengutamakan perampasan kemerdekaan Anak dari pada upaya menumbuhkan tanggung jawab Anak,Peradilan lebih terfokus pada pidana  pelaku, dan  ketetapan  pengadilan  masih  mengacu  pada  memberikan  pembalasan  pada  pelaku tindak pidana Anak.

Mengingat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 anak masih belum   dilihat dari mahluk kecil yang sepatutnya mendapat hak-haknya sebagai orang kecil yang masih tumbuh kembang, agar mereka diperlakukan secara khusus dalam seluruh proses peradilan mulai dari tahap penyidikan sampai pada diberlakukannya ketetapan peradilan. Ketidakberpihakan peradilan terhadap ‘orang kecil’ yang masih dalam pertumbuhan baik fisik maupun mental tersebut ,terlihat seperti  adanya keputusan peradilan yang  bersifat pembalasan perbuatan atas kejahatan yang dilakukan anak. Tindakan ini tentunya  dimaksudkan agar Anak menjadi jera.  Selain itu, banyak  keputusan peradilan yang terfokus pada upaya menghukum pelaku pidana saja, sehingga  masih menimbulkan stigmatisasi seperti penyebutan anak sebagai Anak Pidana,Anak Negara dan Anak Sipil.

Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  yang  berisi  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ini diharapkan akan dapat mengayomi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum   ( ABH ) mengingat bahwa Sistem Peradilan Anak adalah merupakan keseluruhan Proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum,mulai dari tahap penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan, setelah menjalani pidana.Undang-Undang itu juga mengamanatkan agar  Anak  harus sudah  mendapat pendampingan mulai dari awal penyelidikan hingga pada adanya ketetapan hukum yang tetap. Selain itu, Pihak-pihak yang terkait dalam sistem peradilan anak harus mampu memahami tentang karakteristik dan dinamika Anak sepenuhnya, kecuali itu masyarakatpun harus ikut dilibatkan secara aktif dalam implementasi Undang- Undang No.11 Tahun 2012 ini.

Anak dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 dimasukkan   dalam beberapa katagori yakni anak yang berkonflik dengan hukum,anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Implementasi  Undang-Undang tersebut memerlukan keterlibatan Pekerja Sosial. Keterlibatan Peran Pekerja Sosial ini  mendapat porsi yang sangat penting mengingat keberadaan mereka diperlukan sejak pada tahap penyidikan hingga pada adanya ketetapan hukum. Sebagai pendamping Anak Pekerja sosial harus melaksanakan tugasnya bukan saja melakukan pendampingan terhadap Anak pelaku,malaksanakan rehabilitasi terhadap Anak Korban tindak pidana dan memberikan perlindungan untuk Anak Saksi, serta tidak kalah pentingnya Pekerja Sosial juga harus mengupayakan kepada masyarakat agar mereka dan pihak-pihak lain memahami    makna Diversi dan Restorative Justice dan     implikasinya terhadap perkembangan Anak.

Keadilan Restoratif sebagai landasan yang melatar belakangi Undang-Undang ini, mengamanatkan agar penyelesaian perkara tindak pidana Anak dengan melibatkan pihak-pihak seperti : pelaku,korban,keluarga pelaku/korban,dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada upaya pemulihan kembali kondisi pada keadaan semula, dan bukan mengupayakan tindakan  pembalasan inilah esensi dari Keadilan Restoratif. Sementara itu, Keadilan Restoratif bagi sebagian masyarakat masih dianggap barang baru apalagi jika terkait dengan tindak pidana, masyarakat masih menaruh curiga terhadap penyelesaian perkara tindak pidana melalui upaya diluar system peradilan yang biasa.

SPPA ini menekankan agar penyelesaian pengadilan formal dialihkan menjadi penyelesaian yang mengedepankan win-win solution yaitu dengan diupayakannya Diversi. Diversi bertujuan agar terjadi perdamaian antara korban dan Anak; penyelesaian perkara Anak diluar proses peradilan; penghindaran Anak dari perampasan kemerdekaan dan masyarakatpun harus berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Diversi lebih menekankan pada upaya memperhatikan kesejahteraan baik bagi Anak pelaku maupun Anak Korban. Diversi diterapkan agar terjadi  penghindaran Anak dari Hukuman Penjara, penghindaran anak dari stigma negatif, dan penghindaran anak dari pembalasan, Dengan Diversi diharapkan terciptanya keharmonisan masyarakat dengan berlakunya  atas kepatutan perlakuan, tegaknya kesusilaan dan terselenggaranya ketertiban umum

Pendekatan Restoratif yang diawali dengan upaya Diversi ( disetiap tahapan proses peradilan ) yang didasari untuk mendahulukan Kepentingan Terbaik bagi Anak, memerlukan mediasi oleh Pekerja Sosial dan Petugas Kemasyarakatan.Upaya mediasi dilaksanakan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait seperti keluarga pelaku,keluarga korban, tokoh masyarakat ,pihak penyidik,Advokat, wali dan penuntut. Melalui mediasi inilah  Pekerja  Sosial  dan  PK  mencari  solusi  yang  terbaik  bagi  Anak  berdasarkan  musyawarah.  Dengan keahlian memediasi diharapkan Pekerja Sosial mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya Restoratif  melalui Diversi pada seluruh peserta yang hadir dalam proses tersebut

Undang- Undang No.11 Tahun 2012 memperjelas tentang peran dan tugas Pekerja Sosial yakni : Pekerja Sosial wajib  memberikan  pertimbangan  dan  saran  pada  tahap  penyelidikan  serta  memberikan  laporan  hasil
 
pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak saksi. Selain itu Pekerja Sosial bertugas : membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak; memberikan pendampingan dan Advokasi Sosial; membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak; memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka   bersedia menerima kembali Anak dilingkungan sosialnya

Daftar Pustaka


Agung Laksono ( 2013)   Sistem Peradilan Anak Belum Siap ,Koran Tempo 18 September 2013


Ignatius Pohan ( 2013 ) Standar – Standar   Internasional Tentang Peradilan Anak , Modul Diklat Teknis Terpadu Penanganan Anak Yang    Berhapan Dengan Hukum dan Penanganan Anak Sebagai Korban dan Saksi BPSDM Kementerian HUkum dan Hak Asasi Manusia RI

Margaretha Hanita (2013) Pelaksanaan Diversi Pada Anak Korban, Modul Diklat Teknis Terpadu Penanganan Anak Yang Berhapan Dengan Hukum dan Penanganan Anak Sebagai Korban dan Saksi BPSDM Kementerian HUkum dan Hak Asasi Manusia RI

Sri Musfiah                ( 2013 )Pendampingan/Intervensi Biopsikososial Modul Diklat Teknis Terpadu Penanganan Anak Yang Berhapan Dengan Hukum dan Penanganan Anak Sebagai Korban dan Saksi BPSDM Kementerian HUkum dan Hak Asasi Manusia RI

…………………………. ( 2013 )   TUGAS,FUNGSI DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PENANGANAN ABH DIREKTORAT   KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAKDIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIALKEMENTERIAN SOSIAL RI
 
…………………………..(2013 ) PERAN PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN SESUAI UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA) BPSDM Kementerian HUkum dan Hak Asasi Manusia RI

…………………..(2013) Standar – Standar Internasional Tentang Peradilan Anak BPSDM Kementerian HUkum dan Hak Asasi

Manusia RI


………………….( 2013) Hak Anak Direktorat Pelayanan Sosial Anak - Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kementerian Sosial Republik Indonesia

………………….( 2013 ) Reintegrasi dan Rehabilitasi Sosial ABH Modul Diklat Teknis Terpadu Penanganan Anak Yang  Berhapan Dengan Hukum dan Penanganan Anak Sebagai Korban dan Saksi BPSDM Kementerian HUkum dan Hak Asasi Manusia RI
 

dokumen:  didownload disini









Copyright © oleh Kementerian Sosial RI All Right Reserved.

Tampilkan di: 2014-12-01 (27674 kali dibaca)

[ Kembali ]
Content ©
Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.114575 Seconds