”FLASHBACK” BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN




  Drs. Robinson W.Saragih, M.SI





  Widyaiswara Kementerian Sosial RI


   ”FLASHBACK”  BIMBINGAN TEKNIS  PROGRAM KELUARGA HARAPAN
Di awal tahun 2012 ini, perlu kiranya mengadakan ”Flashback”  berbagai kegiatan untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Salah satu kegiatan diantaranya Bimbingan Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2011, dimana penulis ikut serta melaksanakannya..

A.    Latar Belakang

Program Keluarga Harapan (PKH), adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM melalui ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), dibidang pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program nasianal untuk membantu keluarga rumah tangga sangat miskin dengan bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer).
Program ini melibatkan berbagai Instansi pemerintah dan lembaga di pusat maupun di daerah. Masing-masing instansi atau lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Agar penanganan permasalahan kemiskinan melalui PKH dapat berhasilguna dan berdayaguna maka perlu diadakan bimbingan teknis bagi petugas secara terencana dan berkesinambungan. Para pihak yang terkait dalam menunjang keberhasilan PKH, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan (service provider), pendamping maupun petugas lainnya,
Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, satu sama lain saling terkait dan saling mempengaruhi, maka perlu adanya bimbingan teknis agar masing-masing pihak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Pemahaman tugas dan tanggung jawab masing-masing, merupakan cara yang terbaik untuk melakukan kerjasama, sehingga tidak ada yang tumpang tindih dan tidak ada yang tertinggal. Para pihak yang terkait dapat memberikan kontribusi secara maksimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Akhirnya target fungsional PKH yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok rumah tangga sangat miskin dapat terwujud.

B.    Program Keluarga Harapan dan Permasalahan di Daerah

1.    Program Keluarga Harapan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat mendasar yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia secara menyeluruh. Penangannya bukan tergantung kepada seseorang atau sekelompok orang tetapi tergantung kepada kemauan kita bersama. Tanpa adanya kamauan baik dari semua pihak khususnya pengambil kebijakan, tidak akan berhasil untuk menanganinya. Adanya sarana dan prasarana yang baik, diikuti dengan peningkatan kualitas SDM, adanya komitmen para pihak terkait dan kemudian  penyediaan pasar maka kemiskinan dapat teratasi secara bertahap. 

Jeffrey Sach mengatakan “just $15 billion to address the plight of the world’s poorest  of the poor, whose society are destabilezed by extreme poverty and thereby become havens of unrest, violence, and even global terrorism”.(Jeffrey D.Sachs,2005 p.1) Dana $15 billion di Amerika Serikat sama dengan 0,15% dari Gross National Product (GNP). Presentase alokasi dana tersebut untuk Negara Amerika Serikat, tentu sangat kecil tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengalokasian anggaran untuk penanganan kemiskinan tetap kecil karena berbagai alasan yang dibuat.

Bertitik tolak dari pendapat Jeffrey Sachs tersebut, kalau Indonesia tidak memperhatikan penanganan kemiskinan dengan benar maka dapat diperkirakan kita juga akan menjadi surga untuk kerusuhan, tindak kekerasan, bahkan sorga bagi terorisme internasional. Kesenjangan akan semakin lebar, kecemburuan sosial semakin besar dan tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.  Berbagai instrumen yang  berasal dari luar sering seakan akan untuk membantu orang miskin tetapi sebenarnya hanya untuk memikat hati masyarakat dan kemudian memanfaatkannya sebagai alat untuk memperoleh bantuan dari badan badan donor .

Berbagai program untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia sudah dilaksanakan, namun hasilnya belum mencapai apa yang diharapkan. Salah satu program yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat miskin secara langsung adalah Program Keluarga Harapan (PKH), dimana membantu rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer). Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program.
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM melalui ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Keluarga RTSM yang dapat menjadi peserta  PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan – Pusat (UPPKH Pusat).

Dalam pelaksanaan PKH banyak para pihak yang terlibat didalamnya. Kalau di lihat dalam Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, Tim Penyusun  cukup banyak terdiri dari Lintas Kementerian dan Lembaga. Secara rinci dapat dilihat sbb: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan,  Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik dan Tim Tenaga Ahli PKH.

Dalam tataran implementasi di daerah  belum seluruh para pihak yang ada dalam Tim Penyususn terlibat langsung sampai. tingkat kabupaten/kota. Secara nasional sudah ada kesepakatan tetapi di tingkat implementasi, di daerah pemahaman atas kesepakatan tersebut masih sangat terbatas. Para pihak  yang terkait memiliki pemahaman berbeda, namun hampir semua pihak berpendapat bahwa program PKH adalah program Kementerian Sosial, sementara lembaga atau Kementerian lain merupakan penunjang.


2.    Permasalahan Pelaksanaan PKH di Daerah

Perlu diketahui bahwa PKH mulai dilaksanakan sejak  tahun 2007. Pada tahun pertama pesertanya sebanyak 500.000 RTSM, dan jumlah tersebut setiap tahun akan bertambah hingga tahun 2013 mencapai jumlah 6.500.000 RTSM. Kepesertaan keluarga RTSM dalam PKH diharapkan akan membawa perbaikan pendapatan dan kualitas anak-anak dari RTSM tersebut. Mereka tidak akan selamanya menjadi peserta atau penerima bantuan PKH, ada batas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Resertifikasi adalah proses evaluasi status kepesertaan PKH untuk menentukan apakah peserta masih layak atau tidak sebagai penerima bantuan. Untuk melakukan resertifikasi, pelaksana program akan mendatangi peserta PKH dengan melihat secara langsung kondisi mereka dan mengajukan pertanyaan seperti pada saat registrasi awal, yaitu antara lain informasi dasar kepesertaan (nama, alamat, umur dan jenis kelamin), kondisi ekonomi peserta (pekerjaan , tempat bekerja dan penghasilan yang diterima), status pendidikan anggota keluarga (orang tua dan anak-anak), kondisi tempat tinggal dan sebagainya.

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, pelaksanaan PKH melibatkan berbagai Kementerian, Instansi dan Lembaga, ditingkat pusat dan didaerah. Dalam rangka bimbingan tehnis (Bintek) masih ditemukan pemahaman masing-masing instansi/lembaga/dinas tentang eksistensi PKH belum sepenuhnya sama. Beberapa Instansi/lembaga/dinas memandang bahwa PKH merupakan program Kementerian Sosial, akibatnya tugasnya dalam PKH dianggap sebagai tugas tambahan, bukan tugas pokok. Adanya anggapan demikian mengakibatkan kinerja dari masing masing pihak yang terlibat dalam PKH tidak maksimal, akhirnya kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik sesuai harapan.

Beberapa pokok-pokok permasalahan dalam rangka pelaksanaan  PKH yang ditemukan melalui Bintek di daearah, baik untuk service provider, pendamping maupun aparat Pemerintah Daerah yang terlibat sbb:

a.    Aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam PKH belum seluruhnya memahami PKH secara benar dengan alasan mutasi di daerah cukup cepat. Personil yang ditempatkan sebagai anggota Tim dalam PKH belum sepenuhnya menguasai  tentang PKH, sudah dipindahkan ke bidang lain.

b.    Service provider (pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan) belum seluruhnya memahami tentang PKH, belum mengetahui secara jelas tentang tugas dan tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan PKH. Tidak ada penyampaian dan penegasan dari atasan masing-masing tentang PKH, sehingga mereka menganggap bahwa tugas tugasnya dalam PKH merupakan tugas tambahan, diluar tugas pokok yang ada.

c.    Kordinasi antar petugas belum berjalan sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat diketahui pada saat diadakan kegiatan, sebahagian Service provider menyatakan belum mengenal pendamping maupun petugas dari Dinas Sosial diwilayahnya. Kemudian sebahagian service provider  belum mengenal petugas dari instansi tehnis bersangkutan yang menjadi rekan kerjanya dalam PKH.

d.    Komunikasi antara petugas, sebahagian belum berjalan dengan baik, bahkan antara pendamping dengan service provider masih ada yang belum pernah bertemu. Akibatnya dalam pelaksanaan tugas, para pihak yang terkait dalam program PKH, berjalan sesuai dengan persepsi masing masing. Ada keterikatan dengan “struktur birokrasi” pemerintahan, takut mengambil inisiatif, takut disalahkan oleh atasan sehingga ada keenganan untuk melakukan kegiatan dan menunggu instruksi dari atasan   . 

e.    Belum adanya kesamaan persepsi antara service provider dengan   pendamping dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Service provider menganggap pendamping memperlakukan mereka tidak wajar, memberikan tugas tambahan, tanpa adanya penjelasan yang lengkap. Pendamping menganggap bahwa servicer provider  tidak tanggap terhadap program yang ada, dimana secara nasional keterlibatan Kementerian/Lembaga dan Instansi sudah jelas. Ditambah  surat edaran dari tingkat nasional sudah ada mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak terlibat.

f.    Kurang disiplin terhadap ketentuan, ada beberapa pendamping mengatakan kepada service provider agar pengisian formulir verifikasi  di isi saja walaupun yang bersangkutan tidak hadir, dengan alasan agar PKH dapat berjalan dengan lancar. Kalau  formulir kehadiran tidak memenuhi ketentuan,  maka bantuan untuk  RTSM peserta PKH akan di potong, merugikan keluarga-keluarga RTSM peserta PKH.

g.    Masih ada RTSM yang memenuhi persyaratan tidak masuk/ “exclution error” peserta PKH dan ada peserta PKH yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi masuk menjadi peserta PKH/“inclution error”. Hal ini mengakibatkan adanya kecemburuan ditengah-tengah masyarakat.

h.    Adanya “asumsi” sebahagian anggota masyarakat telah terjadi diskriminasi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah terhadap keluarga miskin, Ditemukan beberapa  anggota masyarakat keluarga miskin yang menerima program Raskin,  tidak semuanya  secara otomatis menjadi peserta dalam PKH.

C.    Saran tindaklanjut.

Disini perlu dikemukakan mengenai  pengertian Bimbingan Tehnis (Bintek) yang dilakukan  dalam PKH, agar ada pemahaman yang sama. Bintek adalah proses pembimbingan, pengarahan, pembekalan, peningkatan pengetahuan, sikap dan ketrampilan teknis sehingga petugas (al.service provider, pendamping dan petugas lainnya) mampu memahami dan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Kegiatan ini dilakukan secara terencana, terarah dan berkelanjutan di daerah.

Kegiatan Bintek dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam PKH. Langkah awal yang dilakukan dengan bertatap muka  untuk memberikan penjelasan tentang PKH, kemudian tanya jawab tentang realitas pelaksanaan di daerah dan permasalahannya.  Dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mengetahui rumusan permasalahan dan faktor pendukung dalam pelaksanaan PKH. Mengadakan kunjungan lapangan ke service provider, pendamping dan keluarga keluarga RTSM peserta PKH secara acak.
Dengan adanya Bintek diharapkan sebagai pembelajaran bagi masing-masing pihak agar tidak terjebak dalam pemikiran “birokratis struktural”,  menunggu perintah dari atasan sepenuhnya. Melalui Bintek informasi dari Pusat yang berkaitan dengan PKH dan Informasi dari Kementerian/Lembaga dan Instansi Teknis yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam PKH dapat langsung sampai ke lapangan, akhirnya kegiatan tidak akan ada tumpang tindih. 

Melalui kegiatan Bintek diharapkan para pihak yang terkait, dapat menyadari permasalahan yang dihadapi dilapangan dan segera mencari solusi atau penyelesaiannya. Temuan temuan selama Bintek merupakan temuan yang sangat mendasar dan keadaan nyata di daerah. Permasalahan yang ditemukan sebahagian besar hampirsama di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu dalam penanganan tidak dapat partial, atau per daerah saja tetapi perlu ada perbaikan mendasar  secara nasional untuk menguatkan kembali “Komitmen Pengentasan Kemiskinan”  dari para pihak, agar target untuk tahun 2015 dapat di capai dengan baik.
Hasil-hasil Bintek yang diperoleh, tidak akan ada manfaatnya tanpa ada tindak lanjut dari Kementerian/Lembaga atau Instansi terkait di tingkat nasional. Oleh karena itu perlu penguatan kembali atau penyegaran kembali komitmen ditingkat nasional melipiuti program, organisasi maupun wawasan tentang PKH sebagai program nasional. Semua pihak terkait menegaskan kembali tugas dan tanggung jawabnya dalam PKH dan hendaknya mengalokasikan dana untuk mensukseskan kegiatan tersebut.
Beberapa saran tindak lanjut yang perlu dikemukakan disini untuk menjadi bahan pertimbangan para pihak terkait agar pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan efektif  sbb:

1.    Tingkat Nasional.

a.    Perlu adanya konsolidasi ditingkat nasional hingga ke daerah agar setiap kesepakatan ditingkat nasional dapat terinformasi kedaerah dan dapat diimplementasikan didaerah. Dengan demikian permasalahan yang ditemukan di daerah dapat langsung ditangani, sehingga masing-masing Kementerian/lembaga dan Instansi terkait dapat mengambil langkah langkah kongrit untuk mengatasinya dan permasalahan yang ada terdak terulang setiap tahun.

b.    Perlu ada penegasan kembali bahwa PKH merupakan Program Nasional yang melibatkan berbagai Kementerian/lembaga dan instansi, merupakan satu kesatuan yang utuh. Keberhasilan PKH tergantung kepada dukungan para pihak terkait. Agar PKH dapat berjalan dengan baik perlu diikuti dengan dukungan dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian/lembaga yang terkait dengan PKH, bukan hanya dalam bentuk regulasi atau kebijakan berupa surat edaran kepada dinas di daerah tetapi perlu pengalokasian dana sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

2.    Tingkat Daerah.

a.    Perlu ada peningkatan pemahaman daerah tentang PKH merupakan Program Nasional, keberadaan di daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Mengingat otonomi saat ini, keberadaan PKH di daerah atas dasar kesediaan dan persetujuan dari pemerintah Daerah, oleh karena itu keberhasil PKH menjadi tanggungjawab Pemda juga.

b.    Mengingat petugas berada dibawah kendali Pemerintah Derah maka perlu:

1)    mengambil langkah langkah kongrit dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi agar semua pihak yang terkait dalam PKH dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

2)    Menegaskan bahwa penanganan PKH merupakan tugas pokok sesuai bidangnya, dan merupakan salah satu unsur penilaian kinerja aparatur pemerintah di daerahnya.

c.    Perlu adanya penunjukan secara tertulis yang menjadi vokal point dalam penanganan PKH di masing-masing service provider, disetiap jenjang sehingga yang bersangkutan  mempunyai dasar kepastian hukum untuk menangani kegiatan tersebut, agar penanganan kegiatan dapat berjalan  secara berkala dengan efektif.

D.    Penutup.

Masih banyak permasalahan yang dihadapi dilapangan, namun  dengan meminimalisir permasalahan yang timbul berulang kiranya dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara menyeluruh. Mengingat PKH merupakan salah satu Program Nasional yang sangat penting, dalam rangka penanggulangan kemiskinan, maka perlu memperoleh penanganan secara serius.  Dengan. memahami temuan temuan yang merupakan penghambat  dan kemudian  dapat ditindak lanjuti untuk mengatasinya  oleh semua pihak terkait dengan baik  maka yakin tujuan PKH akan tercapai.

Tugas yang sangat berat adalah meyakinkan para pihak terkait, mengingat penanganan kemiskinanan berada dalam tanggung jawab Kementerian Sosial. Namun demikian maju terus pantang mundur, karena PKH merupakan tugas mulia, mempunyai manfaat bagi semua orang. Bravo

                                    


Jakarta,  27Januari  2012.

                                                  Penulis


  Drs. Robinson W.Saragih, M.SI

  Widyaiswara Kementerian Sosial RI













Daftar Kepustakaan:





1.    Barker, Robert L.(1999), The Social Work Dictionary, NASW Press, Washington, DC USA.


2.    DuBois, Brenda, & Miley, Karla Krogsgrud, (2005), Social Work
An Empowering Profession, Pearson Education Inc, New York.


3.    ……………………,2012, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan,  Kementerian Sosial, Jakarta.


4.    Sachs, Jeffrey, (2005), The End Of Poverty, How We Can Make It
Happen In Our Lifetime, Penguin Group, Penguin Book Ltd, 80 Strand,
London England.


5.    Senge, Peter M, Alih Bahasa Ir. Nunuk Adiarni.MM, 1996, Disiplin Kelima, Bina Rupa, P.O. Box 69, Grogol, Jakarta Barat.


6.    -------------, UU No.32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah, CV. Citras Utama, Jakarta.

Copyright © oleh Kementerian Sosial RI All Right Reserved.

Tampilkan di: 2012-02-01 (4105 kali dibaca)

[ Kembali ]
Content ©
Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.070329 Seconds