INVESTASI SOSIAL MASA DEPAN
INVESTASI SOSIAL MASA DEPAN



INVESTASI SOSIAL MASA DEPAN


oleh :



  Mu''man Nuryana

 Staf Ahli Bidang Dampak Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia


Sesuai dengan agenda diskusi kelompok dalam rangka penyusunan Nota Dinas Staf Ahli Bidang Dampak Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia berikut ini gagasan pemikiran tentang kebijakan sosial berjudul "Investasi Sosial Masa Depan," bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Untuk menjamin keberlanjutan pelayanan sosial pasca 2009-2014, perlu lebih tumpu pada pencapaian visi baru, yakni: "Menuju Masyarakat Peduli dan Berlandaskan Kesetiakawanan."Adapun misinya adalah: "Membuat mereka yang berkekurangan, mitra dalam pembangunan nasional dengan menyediakan lingkungan dan peluang kondusif melalui prakarsa kebijakan kesejahteraan sosial".Dengan visi dan misi itu, maka sebuah "masyarakat ramah berlandaskan kesetiakawanan" perlu lebih didorong agar segera terwujud.
  2. Gagasan visi dan misi ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap warga masyarakat bisa mengembangkandirinya untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Pada saat bersamaan diperlukan promosi rasa tanggung jawab dan kepemilikan serta kerjasama dari setiap warga negaradalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial: ketunaan sosial, kedisabilitasan, keterlantaran, ketertinggalan, kefakirmiskinan, kesengsaraan (akibat bencana).
  3. Kebijakan kesejahteraan sosial adalah komplementer dari tanggung jawab publik, perawatan dan kesetiakawanan (solidarity) yang ditunjukkan oleh masing-masing dari/atau di antara kita sebagai warga negara. Karena kesetiakawanan bukanlah "empty notion", sebaliknya "solidarity is a verb."
  4. Selama periode 2009-2014, sektor kesejahteraan sosial mendapatkan penambahan anggaran terutama untuk mendukung perawatan terus-menerus yang cukup inovatifmelalui pilar-pilar rehabilitasi, perlindungan, jaminan, dan pemberdayaan sosial. Tetapi selanjutnya, upayanya adalah melanjutkan laluan (pathway) ini.
  5. Dalam rangka mendukung Rencana Strategis ini dalam bentuk maupun muatan, yang perlu dilakukan adalah analisis bersamamengenai kecenderungan kebijakan yang relevan dalam area kesejahteraan sosial. Kecenderungan tersebut membentuk basis bagi tujuan dan sasaran strategis yang mengindikasikan sebuah kebijakan baru.
  6. Oleh karena itu, harus dipilih sebuah kerangkakerja dengan sejumlah tujuan strategis. Tujuan ini merefleksikan garis utama yang membentuk basis untuk semua aspek kebijakan sosial. Tetapi hal ini harus diterjemahkan oleh setiap subsektor ke dalam tujuan operasional. Hal ini juga merefleksikan tentang garis kebijakan utama yang lebih komprehensif, dengan dampaknya yang ingin kita capai, yakni rakyat sentosa.
  7. Ada 4 karakteristik kesejahteraan sosial di Indonesia. Pertama, meskipun telah banyak upaya kita selama ini, tetapi pasokan sumber daya dan energi kita tidak sanggup untuk memenuhi permintaan. Memang ada peningkatan anggaran untuk memenuhi kewajiban negara atas perawatan bagi mereka yang memerlukan pertolongan. Kedua, usia harapan hidup penduduk semakin panjang (ageing) sehingga semakin banyak perawatan yang diperlukan. Ketiga, kita juga mengetahui bahwa semakin banyak "care seekers" usia muda (misal, anak dengan disabilitas, remaja/dewasa dalam kondisi problematika). Pada saat bersamaan ada "dejuvenation", yang berarti jumlah orang muda produktif sedang menurun. Keempat, masyarakat kita dicirikan oleh kepelbagaian budaya (multiculturalism). Domain kebijakan kesejahteraan sosial mempertimbangkan hal ini sebagaimana dituangkan dalam ketentuan (provision) maupun dalam kebijakan sumber daya manusia. Kebijakan kesejahteraan sosial adalah domain pemerintah, tetapi memungkinkan dilakukan penyesuaian dalam implementasinya berdasarkan kondisi setempat. Maka menyambungkan penawaran dan permintaan yang berimbang antara pusat dan daerah harus menjadi tujuan kita bersama.
  8. Dalam situasi di mana semakin menurun dan bekurangnya sumberdaya publik yang terbatas sedangkan keperluan semakin meningkat, maka area kebijakan kesejahteraan sosial harus menghemat keuangan negara. Untuk itu, harus ditemukan sebuah keseimbangan baru antara ketersediaan sumber daya dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial bagi setiap orang dengan memprioritaskan bagi yang paling rentan, bagi mereka yang tergantung pada perawatan.
  9. Dengan keterbatasan sumber daya keuangan, kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat bukan saja prakarsa yang telah ada, tetapi juga mengambil prakarsa baru. Pendayagunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif memungkinkan Indonesia untuk ''getting less for more''. Untuk itu, maka kebijakan harus inovatif dan berkelanjutan berdasarkan pengetahuan yang disokong secara ilmiah dan berdasarkan hasil penelitian. Kerjasama lebih erat antara area-area dan level-level kebijakan yang berbeda menjadi semakin penting dan krusial dalam hal ini.
  10. Untuk itu semua, maka setiap hal yang dilakukan di masa datang harus menjadi subjek bagi 3 upaya strategis, yakni: (1) memperkuat kembali dan memberikan nilai kepada otonomi orang dan menggugah mereka untuk mengambil tanggung jawab atas orang lain di dalam lingkungan mereka (social network); (2) memberikan prioritas kepada mereka yang paling rentan dan kurang beruntung serta mereka yang paling tergantung pada perawatan; (3) mendorong "care seekers" untuk berada dalam lingkungan keluarga mereka secara mandiri sebisa mungkin dan selama mungkin.
  11. Kata kunci dalam kebijakan baru bidang kesejahteraan sosial adalah mengenal dengan cermat masalah kesejahteraan sosial disertai penjelasan atas kebutuhan, pembaharuan dan penguatan kembali mengenai "Kualitatif'', berorientasi kepada hasil dan klien membantu hasil, pertolongan berorientasi pada klien dan ketentuan pelayanan, kerjasama lintas-sektoral dan dekompartementalisasi. Pilar-pilar partisipasi publik di bidang kesejahteraan sosial adalah mitra yang kuat, efisien dan efektif dalam perawatan informal, kerja sukarela, mitra yang bekerja di lapangan dan mitra pemerintah. Dalam konteks inilah kita akan memasuki sebuah periode konsultasi vertikal dan horizontal untuk mencapai suatu kesepakatan lintas-sektoral.
  12. Ke depan kita menuju "qualitative aid" dan "care provision" yang tersedia dan dapat diakses oleh semua warga masyarakat. Hal ini berarti bahwa secara primer lebih tumpu pada mereka yang paling lemah dan yang paling rentan dalam masyarakat, dengan tetap konsentrasi pada setiap warga masyarakat dan keluarganya apapun komposisinya.
  13. Dengan kebijakan baru ini memungkinkan kita memiliki sebuah masyarakat yang menawarkan kepedulian kepada keseluruhan populasi, sehingga terbangun sebuah "Sistem Perlindungan Sosial Semesta." Pada waktu bersamaan, perhatian khusus diberikan kepada mereka yang paling rentan dan sangat tergantung pada perawatan dan kita harus berusaha untuk mengambil prakarsa bagi mereka.
  14. Kita berharap periode yang akan datang dikenang sebagai sebuah masa yang disebut "decompartmentalisafion", "cross-sectoral cooperafion", "integration" dan "reinforcement" terhadap social capital yang kita miliki.
  15. Cita-cita kita adalah membawa kesejahteraan sosial populasi kepada suatu level yang lebih tinggi. Untuk maksud inilah, maka kita harus menyediakan "necessary qualitafive care" yang dapat diakses oleh semua. Adalah tanggung jawab kita bersama dan semua orang untuk memelihara dan memperkuat kembali kepaduan untuk menyelesaikan perkara kesejahteraan sosial.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri Sosial kami haturkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.


Tembusan YTH:



  1. Sekretaris Jenderal

  2. Inspektur Jenderal

  3. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

  4. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

  5. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

  6. Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

  7. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga

  8. Staf Ahli Bidang Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

  9. Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah








Copyright © oleh Kementerian Sosial RI All Right Reserved.

Tampilkan di: 2011-12-12 (2352 kali dibaca)

[ Kembali ]
Content ©
Pusdatin Kesos - Kementerian Sosial RI
Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Page created in 0.049864 Seconds